Selamat Camat Malunda Gagal Pimpin Aksi Demo, Ancaman Jadi Senjata, Pertamina Akhirnya bergerak

Malunda Majene-lhNiat Camat Malunda untuk turun memimpin aksi demonstrasi akhirnya gugur, bukan karena mundur, melainkan karena tujuan sudah tercapai. SPBU Malunda resmi kembali beroperasi dan mulai melayani masyarakat sejak pukul 08.00 WITA. Jumat 27/2/2026

Sebelumnya, penutupan 22 hari SPBU Malunda sejak 20 Januari, harga enceran capai 15-20 ribu perliter, memicu kemarahan publik. Barisan Masyarakat Malunda–Ulumanda (BMNU) turun ke jalan, pada 11 Februari, bahkan sempat memblokade jalur Trans Sulawesi. Dengan tuntutan segera membuka kembali SPBU dan mendistribusikan BBM subsidi serta transparansi persoalan penanganan Saksi SPBU.

Di tengah tekanan massa itulah, hasil negosiasi dengan pihak Aksi dan pertamina. Muslimin Camat Malunda mengambil langkah berani dan politis. Ia menjaminkan dirinya di hadapan publik. didampingi Kapolsek Pernyataannya disampaikan terbuka lewat orasi di atas mobil komando,

“jika dalam waktu tiga minggu SPBU Malunda tidak dibuka, walau dalam kedan berpuasa maka ia siap memimpin langsung aksi demonstrasi ” ujar camat yg juga adlah salah satu tokoh agama terkemuka di kecamatan malunda.

Langkah politik yang diambil terbukti efektif. Bukan dengan adu otot, melainkan leykona dengan tanggung jawab, dan keberanian mengambil risiko jabatan.

Selain peran Camat Terjawab nya tuntutan barisan masyarakat malunda ulumanda BMMU, juga tidak terlepas dari andil Pihak SPBU, Sekcam Malunda, Ibu Yusriah. Bersama Bupati & Wakil Bupati Majene,yg diketahui diketahui aktif dan melakukan komunikasi serta koordinasi persoalan penutupan SPBU ..

Kembalinya operasional SPBU Malunda disambut penuh rasa syukur oleh warga. Distribusi BBM kembali normal, aktivitas masyarakat berangsur pulih, dan ketegangan yang sempet terjadi kembali mereda.(Rls/EPN)**

foto: proses SPBU Malunda kembali beroperasi

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…

  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *