‎Dinas PMD Majene Tetap Tunjukkan Komitmen Pembinaan, 52 Anggota BPD PAW Dibekali Pelatihan

Majene – Komitmen pembinaan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Majene kembali ditegaskan pasca pelantikan 52 Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serentak, Rabu, 15 april 2026

Foto: H. Sudirman S.Pd M.si , Kadis PMD


Meski Kepala Dinas PMD tidak hadir langsung dalam kegiatan tersebut, perannya tetap terlihat sebagai penggagas utama terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota BPD. Langkah ini menunjukkan bahwa pembinaan desa tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi harus dilanjutkan dengan penguatan fungsi dan pemahaman kelembagaan.

‎Pelatihan yang diikuti oleh 52 anggota BPD dari berbagai kecamatan ini menghadirkan pejabat fungsional lingkup Dinas PMD sebagai pemateri. Hafid, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas bukan tanpa alasan.


‎“Kepala Dinas PMD sejatinya sangat ingin hadir dalam agenda ini, namun ada kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya terkait tata kelola pemerintahan. Saat ini beliau sedang berada di Makassar,” ujar Hafid saat diwawancarai di aula PMD

‎Dalam penyampaian materinya, Hafid juga menekankan pentingnya peran BPD sebagai lembaga pengawas sekaligus mitra strategis kepala desa.

‎“BPD harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan membangun sinergi dengan pemerintah desa. Materi yang kami sampaikan diharapkan tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan di desa masing-masing,” tambahnya.


Materi pelatihan mencakup tugas pokok dan fungsi BPD, teknik pengawasan, pengelolaan pemerintahan desa, hingga mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat.

‎Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa meskipun tidak selalu hadir secara fisik, peran Dinas PMD sebagai pembina desa tetap berjalan melalui kebijakan dan inisiatif program yang terarah.


Para peserta menyambut baik pelatihan tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas BPD di Kabupaten Majene.

‎Ke depan, konsistensi pembinaan menjadi hal yang dinanti publik. Sebab keberadaan BPD yang kuat tidak hanya ditentukan oleh pelantikan, tetapi oleh sejauh mana kapasitas dan integritasnya terus dibangun untuk mengawal pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

PEMBRITAAN TANPA BATAS

  • ‎Papan Larangan Nelayan Luar Daerah Viral, Dinilai Tak Punya Dasar Hukum dan Berpotensi Picu Konflik‎

    Viralnya papan informasi yang berisi pelarangan atau pembatasan bagi nelayan dari luar daerah masuk ke wilayah Dungkai, kecamatan tappalang barat Mamuju Sulawesi barat menuai sorotan.Sabtu,(23 Mei 2026) ‎‎Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi memicu gesekan antar sesama nelayan.‎‎Pasalnya, selama para nelayan tidak melakukan praktik illegal fishing seperti penggunaan bom ikan,…

  • Sempat Hilang Diterjang Badai, Tiga Nelayan Asal Malunda Pulang Selamat Disambut Tangis Haru Keluarga

    Tiga Nelayan Asal Malunda yang sebelumnya dikabarkan hilang kontak sejak dini hari, Rabu 20 Mei 2026, akhirnya kembali dengan selamat setelah sempat terombang-ambing akibat cuaca buruk ekstrem di perairan pesisir Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.‎‎Informasi yang dihimpun menyebutkan, ketiga nelayan tersebut diduga terbawa badai dan arus hingga mencapai perairan Somba. Setelah berjuang di tengah…

  • ‎BUMDes Desa Sulai Dievaluasi, BPD dan Pemdes Soroti Tata Kelola dan Kepercayaan Masyarakat

    Pemerintah Desa Sulai bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar forum evaluasi terhadap pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sulai.  Selasa, (19- mei-2026) ‎Kegiatan tersebut yang dihadiri Pendamping desa, dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah desa dan BPD dalam memastikan pengelolaan BUMDes tetap berjalan sesuai aturan, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat desa. ‎Dalam forum evaluasi…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *