Kelangkaan Solar Ancam Aktivitas Petani dan Nelayan di Majene.

Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar mulai dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat aktivitas pertanian maupun perikanan masyarakat yang saat ini tengah memasuki musim penting.
‎
‎Informasi tersebut turut disampaikan Camat Malunda melalui grup komunikasi masyarakat. Dalam pesannya, disebutkan bahwa warga di wilayah Lombong, Malunda, hingga Banua yang berencana turun sawah mengalami kesulitan mendapatkan solar untuk kebutuhan operasional traktor.
‎
‎“INFO DR MASY. LOMBONG DAN MALUNDA BANUA RENCANA TURUN SAWAH NAMUN BBM SOLAR LANGKA ATAU TDK ADA TERSEDIA. TLG PAK KOORDINATOR BISA DIKOMUNIKASIKAN DINAS TERKAIT AGAR DPT PENANGANANX AGAR PIHAK PENGELOLA TRAKTOR DOT SEGERA TURUN SAWAH,” demikian isi pesan yang beredar.
‎
‎Kelangkaan solar ini dinilai dapat berdampak serius terhadap jadwal pengolahan lahan pertanian warga. Jika tidak segera ditangani, para petani khawatir proses turun sawah akan tertunda, sementara musim tanam terus berjalan.
‎
‎Tak hanya sektor pertanian, kondisi serupa juga mulai dirasakan para nelayan di perairan Kabupaten Majene. Minimnya pasokan solar membuat sebagian nelayan terancam tidak dapat melaut karena keterbatasan bahan bakar untuk perahu mereka.
‎
‎Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama dinas terkait segera mengambil langkah cepat guna memastikan distribusi solar kembali normal, terutama bagi kebutuhan masyarakat kecil seperti petani dan nelayan yang sangat bergantung pada BBM subsidi tersebut.
‎
‎Kelangkaan solar sendiri belakangan menjadi perhatian di berbagai daerah di Indonesia. Ombudsman RI sebelumnya juga menyoroti persoalan distribusi solar subsidi yang dinilai masih kerap menimbulkan antrean dan keluhan masyarakat di sejumlah wilayah.
‎
‎Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM menyatakan Indonesia menargetkan penghentian impor solar pada tahun 2026 seiring Camat Malunda Soroti Kelangkaan Solar, Petani dan Nelayan Majene Terancam Lumpuh
‎
‎Minggu, (7 -5-2026).

©️EPN

PEMBERITAAN TANPA BATAS

  • ‎Pemdes Sulai Terima Armada Operasional KDMP, Diharapkan Dorong Kemajuan Ekonomi Desa

    Pemerintah Desa Sulai menerima armada kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Sulai pada Rabu (14/10/2026). Penerimaan armada tersebut diwakili oleh Hammadia, selaku Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Desa Sulai, dengan didampingi Babinsa. Hammadia mengatakan, kehadiran kendaraan operasional tersebut diharapkan dapat menunjang berbagai aktivitas koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha serta mendukung kelancaran operasional KDMP Desa…

  • ‎Kabut Asap Melanda Sejumlah Wilayah Sulawesi, Dinkes Majene Imbau Warga Waspada‎

    MAJENE, — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi, termasuk Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Rabu, (14/10/2206)‎‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri dari paparan kabut asap.‎‎Melalui imbauan Dinas Kesehatan, warga…

  • ‎GRH: PEMEKARAN TANJUNG BARU BUKAN EUFORIA, MELAINKAN KEBUTUHAN RAKYAT — DORONG KEADILAN PEMBANGUNAN DAN BUKA JALAN MENUJU MONTA SELATAN

    BIMA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Revolusi Hukum (DPP GRH) menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Desa Tanjung Baru harus ditempatkan sebagai agenda strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, serta berkeadilan bagi masyarakat. Jumat, 9/10/2026 ‎Ketua Umum DPP GRH, Mhmd Rizky Hidayat, menyatakan bahwa pemekaran desa…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *