Inspektorat Majene Bongkar Satu per Satu Dugaan Persoalan di PKM Sendana

MAJENE,– Inspektorat Kabupaten Majene kini tengah menaruh perhatian serius terhadap berbagai dugaan permasalahan yang mencuat di Puskesmas (PKM) Sendana 1. Sejumlah isu yang menjadi sorotan publik saat ini sedang ditelusuri dan didalami secara bertahap oleh tim pemeriksa.


Kepala Inspektorat Kabupaten Majene, Kasman, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026), menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan setiap informasi yang berkembang diuji berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.


“Hingga saat ini masih dalam tahap penelusuran dan pendalaman oleh tim kami. Setiap dugaan permasalahan akan diperiksa satu per satu secara cermat,” ujar Kasman.


Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Inspektorat, kata dia, berkomitmen mengusut setiap informasi melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi kepada pihak terkait, hingga pengumpulan data pendukung.


Kasman menegaskan, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena setiap temuan harus diverifikasi secara mendalam sebelum ditarik kesimpulan.


“Kami ingin memastikan seluruh hasil pemeriksaan benar-benar berdasarkan fakta dan data yang valid. Karena itu, semua akan didalami satu per satu,” jelasnya.


Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan rampung, tim Inspektorat akan menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan dan langkah lanjutan.


Ia juga memastikan bahwa Inspektorat akan menjalankan fungsi pengawasan secara independen tanpa intervensi pihak mana pun.


“Setelah ada hasil dari tim, akan kami laporkan kepada pimpinan. Insya Allah kami bekerja secara profesional, objektif, dan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kasman.


Pendalaman yang tengah berlangsung ini diharapkan mampu membuka secara terang berbagai persoalan yang berkembang di PKM Sendana 1. Publik pun kini menanti hasil resmi pemeriksaan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


Sorotan terhadap PKM Sendana 1 menjadi perhatian luas karena menyangkut pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan Inspektorat dinilai penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah publik.****

PEMBERITAAN TANPA BATAS

  • Unggah Menu MBG Dikritik ke Media Sosial,SPPG Aulia 2 Laporkan Pemilik Akun Ke Polisi

    Pemilik akun TikTok @dyputri_ resmi dilaporkan ke kepolisian oleh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Aulia 2 Desa Sumberagung, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (25/2/2026). Laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama baik. Pelaporan ini berawal dari unggahan video berdurasi 27 detik yang menampilkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kondisi kering. Dalam video itu,…

  • Uang Satu Kantong Berserakan Jalan Raya, Di Amankan Polsek Malunda Resor Majene

    Anggota Polsek Malunda Resor Majene mengamankan sejumlah uang yang ditemukan tercecer di pinggir jalan pada Jumat malam, 27 Februari 2026, sekitar pukul 20.30 WITA. Penemuan uang tersebut bermula dari area sekitar Kantor Camat Malunda dan tercecer hingga ke depan Mapolsek Malunda. Di lokasi, petugas menemukan sebuah kantong plastik berisi uang tunai dengan pecahan mulai dari…

  • Selamat Camat Malunda Gagal Pimpin Aksi Demo, Ancaman Jadi Senjata, Pertamina Akhirnya bergerak

    Malunda Majene-lhNiat Camat Malunda untuk turun memimpin aksi demonstrasi akhirnya gugur, bukan karena mundur, melainkan karena tujuan sudah tercapai. SPBU Malunda resmi kembali beroperasi dan mulai melayani masyarakat sejak pukul 08.00 WITA. Jumat 27/2/2026 Sebelumnya, penutupan 22 hari SPBU Malunda sejak 20 Januari, harga enceran capai 15-20 ribu perliter, memicu kemarahan publik. Barisan Masyarakat Malunda–Ulumanda…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *