Ribuan Massa Kepung DPRD dan Kantor Gubernur, MBG Dipastikan Tetap Berlanjut

Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aksi yang dipimpin koordinator lapangan Rara Calista itu menyuarakan satu tuntutan utama: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berlanjut. Senin, (29/6/2026).

‎Dalam aksi tersebut, Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aksi yang dipimpin koordinator lapangan Rara Kalista itu menyuarakan satu tuntutan utama: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berlanjut.

‎Lebih Lnajut, perwakilan DPRD Sulawesi Barat, Anggota Komisi I, Halil Gibran yang menemui peserta aksi, menegaskan bahwa DPRD mendukung keberlanjutan program MBG. Ia mengungkapkan, selama ini telah banyak aspirasi masyarakat yang diterima DPRD, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi program tersebut.

‎”Yang menyampaikan kritik bukan berarti meminta program ini dihentikan. Aspirasi mereka lebih kepada perlunya evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik dan tidak lagi terjadi persoalan seperti dugaan keracunan, penyimpangan, maupun korupsi,” ujarnya.

‎Ia memastikan DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut dengan mendorong evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, sekaligus tetap mendukung tuntutan masyarakat agar program MBG terus berjalan.

‎Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menemui massa juga menyatakan dukungan terhadap aspirasi tersebut. Komitmen itu dibuktikan dengan penandatanganan surat maklumat bersama yang dibawa Aliansi ASMARA. Dokumen tersebut sebagai bukti komitmen pemerintah dalam penyampaian resmi aspirasi masyarakat Sulawesi Barat .


Di hadapan massa, Rara Calista menegaskan bahwa program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah. Program ini dinilai membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan orang serta menghidupkan sektor pertanian, perikanan, distributor, hingga pelaku UMKM.

‎”Kalau program MBG dihentikan, bagaimana nasib ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari program ini?” tegas Rara.

‎Ia menambahkan, pihaknya mendukung evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Namun, evaluasi harus menjadi langkah untuk memperbaiki kualitas program, memperkuat pengawasan, dan memastikan manfaatnya semakin luas bagi masyarakat, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut.

PEMBARITAAN TANPA BATAS

  • Majene Kota Pendidikan, Namun Dugaan Ketidakadilan Penilaian di SDN 11 Karema Jadi Sorotan

    Kasus yang dialami Ahmad Nafis, siswa SD Negeri 11 Karema, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene, terus menjadi perhatian publik. Keluarga kini mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Majene dan pihak terkait untuk segera turun tangan menelusuri persoalan yang mereka nilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.‎‎Keluarga Ahmad Nafis mengaku masih mempertanyakan hasil penilaian akhir yang menyebabkan anak mereka…

  • Merasa Tak Dapat Penjelasan, Keluarga Ahmad Nafis Minta Sekolah Datang Klarifikasi Langsung dan Dinas Terkait Turun Menelusuri Persoalan Ini,

    Persoalan yang dialami Ahmad Nafis, siswa SD Negeri 11 Karema, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene, terus menjadi perhatian keluarga besarnya. Setelah pengumuman kelulusan dan penamatan sekolah, keluarga mengaku masih mempertanyakan alasan sehingga Nafis yang selama ini dikenal sebagai siswa berprestasi tidak memperoleh peringkat seperti yang mereka harapkan.‎‎Saat ditemui di kediamannya, keluarga Ahmad Nafis yang dihadiri…

  • Inspektorat Majene Bongkar Satu per Satu Dugaan Persoalan di PKM Sendana

    MAJENE,– Inspektorat Kabupaten Majene kini tengah menaruh perhatian serius terhadap berbagai dugaan permasalahan yang mencuat di Puskesmas (PKM) Sendana 1. Sejumlah isu yang menjadi sorotan publik saat ini sedang ditelusuri dan didalami secara bertahap oleh tim pemeriksa. Kepala Inspektorat Kabupaten Majene, Kasman, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026), menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *