Ribuan Massa Kepung DPRD dan Kantor Gubernur, MBG Dipastikan Tetap Berlanjut

Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aksi yang dipimpin koordinator lapangan Rara Calista itu menyuarakan satu tuntutan utama: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berlanjut. Senin, (29/6/2026).

‎Dalam aksi tersebut, Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (ASMARA) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat, kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Aksi yang dipimpin koordinator lapangan Rara Kalista itu menyuarakan satu tuntutan utama: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tetap berlanjut.

‎Lebih Lnajut, perwakilan DPRD Sulawesi Barat, Anggota Komisi I, Halil Gibran yang menemui peserta aksi, menegaskan bahwa DPRD mendukung keberlanjutan program MBG. Ia mengungkapkan, selama ini telah banyak aspirasi masyarakat yang diterima DPRD, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi program tersebut.

‎”Yang menyampaikan kritik bukan berarti meminta program ini dihentikan. Aspirasi mereka lebih kepada perlunya evaluasi agar pelaksanaannya semakin baik dan tidak lagi terjadi persoalan seperti dugaan keracunan, penyimpangan, maupun korupsi,” ujarnya.

‎Ia memastikan DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut dengan mendorong evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, sekaligus tetap mendukung tuntutan masyarakat agar program MBG terus berjalan.

‎Sementara itu, perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menemui massa juga menyatakan dukungan terhadap aspirasi tersebut. Komitmen itu dibuktikan dengan penandatanganan surat maklumat bersama yang dibawa Aliansi ASMARA. Dokumen tersebut sebagai bukti komitmen pemerintah dalam penyampaian resmi aspirasi masyarakat Sulawesi Barat .


Di hadapan massa, Rara Calista menegaskan bahwa program MBG tidak hanya memberikan makanan bergizi kepada anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah. Program ini dinilai membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan orang serta menghidupkan sektor pertanian, perikanan, distributor, hingga pelaku UMKM.

‎”Kalau program MBG dihentikan, bagaimana nasib ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya dari program ini?” tegas Rara.

‎Ia menambahkan, pihaknya mendukung evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Namun, evaluasi harus menjadi langkah untuk memperbaiki kualitas program, memperkuat pengawasan, dan memastikan manfaatnya semakin luas bagi masyarakat, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut.

PEMBARITAAN TANPA BATAS

  • ‎Papan Larangan Nelayan Luar Daerah Viral, Dinilai Tak Punya Dasar Hukum dan Berpotensi Picu Konflik‎

    Viralnya papan informasi yang berisi pelarangan atau pembatasan bagi nelayan dari luar daerah masuk ke wilayah Dungkai, kecamatan tappalang barat Mamuju Sulawesi barat menuai sorotan.Sabtu,(23 Mei 2026) ‎‎Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi memicu gesekan antar sesama nelayan.‎‎Pasalnya, selama para nelayan tidak melakukan praktik illegal fishing seperti penggunaan bom ikan,…

  • Sempat Hilang Diterjang Badai, Tiga Nelayan Asal Malunda Pulang Selamat Disambut Tangis Haru Keluarga

    Tiga Nelayan Asal Malunda yang sebelumnya dikabarkan hilang kontak sejak dini hari, Rabu 20 Mei 2026, akhirnya kembali dengan selamat setelah sempat terombang-ambing akibat cuaca buruk ekstrem di perairan pesisir Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.‎‎Informasi yang dihimpun menyebutkan, ketiga nelayan tersebut diduga terbawa badai dan arus hingga mencapai perairan Somba. Setelah berjuang di tengah…

  • ‎BUMDes Desa Sulai Dievaluasi, BPD dan Pemdes Soroti Tata Kelola dan Kepercayaan Masyarakat

    Pemerintah Desa Sulai bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar forum evaluasi terhadap pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sulai.  Selasa, (19- mei-2026) ‎Kegiatan tersebut yang dihadiri Pendamping desa, dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah desa dan BPD dalam memastikan pengelolaan BUMDes tetap berjalan sesuai aturan, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat desa. ‎Dalam forum evaluasi…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *