Kantor UPTD Dinas Pendidikan Malunda Tanpa Penerangan, Warga Khawatir Aksi Pencurian‎

Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda Kembali Disorot, Gelap Gulita Saat Malam Hari, antor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda kembali menjadi sorotan warga karena kondisi lingkungan kantor yang gelap gulita setiap malam. Rabu, (29/juli/2026)
‎
‎Menurut keterangan sejumlah warga, kondisi tersebut bukan baru terjadi, melainkan sudah berlangsung cukup lama. Hingga kini, tidak terlihat adanya lampu penerangan yang berfungsi di area kantor, sehingga suasana di sekitar bangunan menjadi sangat gelap.
‎
‎Saat pengambilan gambar dilakukan, kondisi kantor masih tampak samar karena bertepatan dengan malam bulan purnama. Cahaya yang terlihat sebagian besar berasal dari sinar bulan serta pantulan lampu dari bangunan di sekitarnya.
‎
‎”Kalau bukan karena bulan purnama, mungkin kantor itu benar-benar gelap gulita,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
‎
‎Warga mengaku khawatir minimnya penerangan dapat membuka peluang terjadinya tindak kriminal, seperti pencurian aset maupun peralatan kantor.
‎
‎Penyebab padamnya penerangan di kantor tersebut Warga menduga kemungkinan terjadi gangguan pada instalasi listrik atau persoalan lain, namun hal itu masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan.
‎
‎
‎Setelah didatangi di kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda, yang saat itu sedang melakukan kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih, kepala UPTD tak berada di tempat, salah seorang pegawai memberikan penjelasan terkait kondisi penerangan di kantor tersebut. Menurutnya, lampu penerangan (bohlam) di halaman kantor mengalami kerusakan dan dalam waktu dekat akan diganti.

‎ “Insya Allah malam ini sudah menyala,” ujar salah seorang pegawai UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda**

BERITA TANPA BATAS

  • Ambulans Puskesmas Malunda Tembus Hujan Tengah Malam, Jemput Pasien di Kaki Gunung Lombang

    Di tengah guyuran hujan yang tak kunjung reda, tenaga kesehatan Puskesmas Malunda kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Malam itu, petugas UGD menerima panggilan darurat dari warga Salurindu, Desa Salutahongan, yang melaporkan adanya seorang warga dalam kondisi sakit dan membutuhkan penanganan segera. Tanpa menunda waktu, tim jaga UGD bersama sopir ambulans langsung…

  • Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

  • Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, menggelar musyawarah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pendamping desa, para kepala dusun, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jumat, (30/10/2026). ‎‎Dalam musyawarah tersebut, salah satu pembahasan utama adalah pergeseran anggaran penghasilan tetap (siltap) yang sebelumnya dialokasikan untuk…


  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *