‎Dapur MBG di Malunda Terhenti, Persoalan Anggaran Seret Penyaluran dan Gaji Karyawan‎

‎
Majene- Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi perhatian. Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Mekkatta Selatan terpaksa menghentikan sementara operasionalnya karena dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) disebut belum masuk. Kamis (6/8/2026)

Foto : para siswa sekolah yg dihentikan MBG nya

Informasi tersebut diterima dari sejumlah pihak sekolah tingkat SD hingga SMA di wilayah Malunda. Berdasarkan penelusuran langsung, terdapat sekolah yang penyaluran MBG-nya berhenti sejak Senin, 3 Agustus 2026.


‎Namun, di sisi lain, sejumlah sekolah masih menerima MBG dari dapur SPPG lainnya. Perbedaan kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah sekolah, siswa, maupun masyarakat: mengapa ada SPPG yang tetap berjalan, sementara SPPG lainnya harus menghentikan penyaluran?


‎Salah seorang pihak sekolah yang ditemui saat penelusuran menyebut, pihaknya menerima informasi melalui grup komunikasi dari satuan pelayanan bahwa penyaluran MBG pada Senin tidak berjalan karena belum tersedia dana operasional untuk membeli bahan makanan.

“Dananya belum cair masih menunggu dari pusat” Ujar salah satu pihak sekolah


‎Informasi serupa juga disampaikan sejumlah siswa yang ditemui di sekolah. Mereka mengaku tidak lagi menerima MBG sejak Senin dari SPPG yang selama ini melayani sekolah mereka.


‎Dana BGN Belum Masuk, Operasional Terhenti


‎Untuk memastikan informasi tersebut, EPN Media mendatangi langsung SPPG Mekkatta Selatan dan meminta penjelasan kepada pihak pengelola.
‎Pihak SPPG membenarkan bahwa operasional penyaluran MBG untuk sementara dihentikan karena dana dari BGN di tingkat pusat belum masuk.

“Dana topwat dari BGN pusat belum cair, semua persyaratan sudah lengkap, kami masi menunggu dananya masuk, ujar kepala dapur


‎Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan dapur SPPG dalam memenuhi kebutuhan operasional, khususnya pembelian bahan makanan untuk penyaluran MBG.


‎Bukan hanya penyaluran yang terdampak. Pihak SPPG juga mengakui bahwa keterlambatan pencairan dana turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gaji karyawan belum dapat dibayarkan.


‎Kepala dapur SPPG Mekkatta Selatan menjelaskan, kondisi tersebut tidak terjadi begitu saja. Sebelumnya, SPPG mereka sempat mengalami kendala teknis sehingga dilakukan asesmen dan pembenahan. Dalam proses tersebut, penyaluran dana sempat terhenti.


‎Setelah kembali diperbolehkan beroperasi, pihak SPPG menggunakan sisa dana yang masih tersedia d untuk menjalankan operasional. Namun, setelah dana tersebut habis, mereka kembali berada dalam kondisi menunggu pencairan dana berikutnya.


‎Menurut pihak SPPG, kondisi inilah yang kemudian membuat penyaluran MBG harus dihentikan sementara.


‎Menunggu Pencairan, Kapan MBG Kembali Berjalan?


‎Pihak SPPG menyampaikan masih menunggu dana masuk dan berharap pencairan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Mereka menyebut akan menunggu hingga Jumat, 7 Agustus 2026, dan apabila dana telah masuk, penyaluran MBG akan kembali dijalankan seperti biasa.


‎Kondisi ini menjadi perhatian karena penghentian operasional SPPG kali ini bukan semata-mata berkaitan dengan kualitas makanan atau persoalan teknis dapur, melainkan menyangkut ketersediaan anggaran operasional dan pencairan dana dari pusat.


EPN Media akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini, termasuk memastikan bagaimana mekanisme pencairan dana, penyebab keterlambatan, serta kapan hak operasional dan pembayaran tenaga kerja pada SPPG yang terdampak dapat kembali dipenuhi.


‎Sebab, ketika dapur MBG berhenti beroperasi, yang ikut terdampak bukan hanya distribusi makanan kepada siswa, tetapi juga para pekerja yang menggantungkan penghasilan dari operasional dapur tersebut.

Diharapkan kepada Presiden Prabowo Subianto bersama pihak Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera menindaklanjuti dan mempercepat pencairan anggaran bagi SPPG yang telah memenuhi persyaratan, sehingga operasional dapur dapat kembali berjalan dan penyaluran MBG kepada para siswa tidak terhenti.

BERITA TANPA BATAS

  • Rumah Sakit Pratama Salutambung Sudah Beroperasi, Kemenkes Turun Langsung: Bukan Cari Kesalahan, tetapi Cari Solusi‎

    MAJENE — Rumah Sakit Pratama Salutambung, Kabupaten Majene, yang dibangun sejak 2020 dan sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi serta bangunan kemasukan air, kini telah membuka pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), rawat inap, dan poli. Namun, penguatan mutu pelayanan, pemenuhan standar, dan percepatan akreditasi menjadi pekerjaan penting agar rumah sakit ini semakin siap melayani masyarakat.…

  • Truk Bermuatan Biskuit Terguling di Sulai, Diduga Rem Blong

    MAJENE — Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) melibatkan sebuah mobil truk bermuatan biskuit terjadi di Dusun Sulai Utara, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 21.00 WITA. Truk tersebut diketahui dalam perjalanan dari Makassar menuju Pasangkayu dengan membawa muatan biskuit. Kendaraan dikemudikan Hendra, kelahiran 1993, yang saat kejadian bersama istrinya berada di dalam…

  • Pohon Tumbang Hambat Jalan di Sulai, Polsek Malunda Bersama Warga Sigap Bertindak

    MAJENE — Sebuah pohon tumbang terjadi di Dusun Parihuan, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, sekitar pukul 21:00 Wita , Selasa (6/10/2026). Pohon tersebut tumbang akibat tiupan angin kencang dan sempat menghalangi akses jalan sehingga membahayakan pengendara yang melintas. Petugas Polsek Malunda bersama masyarakat setempat bergerak cepat melakukan pengamanan dan mengevakuasi pohon yang melintang di…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *