Darurat Kebakaran di Musim Kemarau, Damkar Keluhkan Solar: Camat Cari Solusi, PSC Ikut Bergerak

Majene- Memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kian mengkhawatirkan. Sejumlah titik kebakaran dalam beberapa waktu terakhir membuat petugas pemadam kebakaran (Damkar) harus bekerja ekstra, bahkan mengerahkan puluhan tangki untuk menangani api yang merembet di lahan dan semak belukar. kamis, (6/8/2025)

‎Petugas Damkar yang siaga di Posko Malunda mengungkapkan kekhawatiran lain yang tak kalah serius, yakni keterbatasan operasional untuk pembelian solar bagi satu-satunya armada pemadam yang saat ini disiagakan di Malunda.

‎“Jangankan untuk membeli solar, setiap malam kami stand by secara bergiliran. Untuk sekadar membeli kopi saja kami harus patungan,” ujar salah seorang anggota Damkar Malunda.

‎Menurutnya, sebelumnya terdapat kesepakatan dengan sejumlah pemerintah desa di Kecamatan Malunda untuk membantu operasional Damkar. Namun, sejak beberapa tahun terakhir kontribusi tersebut disebut tidak lagi berjalan.

Kondisi ini membuat petugas harus mengandalkan upaya sendiri serta bantuan dari masyarakat yang peduli.‎Padahal, armada Damkar yang disiagakan di Malunda tidak hanya menangani wilayah Kecamatan Malunda, tetapi juga siap bergerak ke Ulumanda, Tubo Sendana, hingga Tapalang jika terjadi kebakaran.

‎“Kami khawatir ketika terjadi kebakaran, justru solar tidak tersedia. Saat ini kondisi sudah darurat kebakaran, sehingga operasional harus dipastikan ada,” keluhnya.

Lebih lanjut, selain operasional pembeli solar damkar Malunda juga kekurangan kebutuhan perlengkapan, perawatan kendaran, senter, selang pengisapan 10 meter

“Kami juga membutuhkan senter kepala untuk digunakan kalau terjadi kebakaran pada saat malam hari, selain itu selang pengisapan kami pendek, sehingga harus jauh masuk ke pelosok mosso ambil air” Tambahnya

‎Menanggapi hal tersebut, Camat Malunda Muslimin, S.Ag., mengatakan pihaknya akan segera mencari solusi. Ia juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa agar dapat ikut membantu operasional Damkar sesuai kemampuan, tanpa adanya unsur paksaan.

‎“Kita akan mencari solusi, sekaligus mengedukasi pemerintah desa agar bisa berpartisipasi membantu operasional Damkar dengan kesadaran sendiri. Apalagi Malunda termasuk wilayah yang rawan kebakaran,” ujarnya saat ditemui di Kantor Camat Malunda.

‎foto:camat Malunda saat dikonfirmasi

Muslimin menambahkan, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi menjadi salah satu kendala. Namun, kondisi darurat kebakaran membuat persoalan operasional Damkar dinilai perlu segera dicarikan jalan keluar.

‎Sementara itu, Lewat via telepon Pimpinan Petugas Penaganan Darurat, Public Safety Canter Majene (PSC) , Aslan menyatakan Kesiapannya mencari solusi dan akan turut berkoordinasi dengan pemerintah terkait persoalan operasional tersebut, agar kebutuhan Damkar, khususnya bahan bakar, dapat diupayakan di musim kemarau mengingat darurat kebakaran.

Di tengah meningkatnya ancaman kebakaran pada musim kemarau, persoalan solar bukan sekadar urusan operasional. Ketika api sudah membesar, keterlambatan armada bergerak karena keterbatasan bahan bakar dapat berujung pada ancaman yang lebih besar bagi permukiman dan keselamatan warga.

Berita Tanpa Batas©️EPN

  • Panen Udang BUMDes Desa Sulai Jadi Momentum Evaluasi Dan Penguatan Ekonomi Desa

    Pemerintah Desa bersama pengurus BUMDes Desa Sulai terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap program usaha yang telah berjalan selama musim panen terakhir. ‎Berbagai dinamika dan tantangan di lapangan menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha desa agar semakin berkembang dan berkelanjutan. ‎Pada Minggu sore, 24 Mei 2026, BUMDes Desa Sulai melaksanakan panen …

  • Anggaran Desa Menurun, Pemdes Sulai Tetap Salurkan BLT untuk 27 KPM

    Pemerintah Desa Sulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap kedua kepada 27 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Minggu, 24 mei-2026 Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pendamping desa serta anggota BPD Sulai. Dalam kesempatan itu, pendamping desa menyampaikan bahwa setiap tahun regulasi penggunaan Dana Desa terus mengalami perubahan, termasuk pada program BLT Dana Desa. ‎ia…

  • ‎Papan Larangan Nelayan Luar Daerah Viral, Dinilai Tak Punya Dasar Hukum dan Berpotensi Picu Konflik‎

    Viralnya papan informasi yang berisi pelarangan atau pembatasan bagi nelayan dari luar daerah masuk ke wilayah Dungkai, kecamatan tappalang barat Mamuju Sulawesi barat menuai sorotan.Sabtu,(23 Mei 2026) ‎‎Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi memicu gesekan antar sesama nelayan.‎‎Pasalnya, selama para nelayan tidak melakukan praktik illegal fishing seperti penggunaan bom ikan,…

  • Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, menggelar musyawarah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pendamping desa, para kepala dusun, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jumat, (30/10/2026). ‎‎Dalam musyawarah tersebut, salah satu pembahasan utama adalah pergeseran anggaran penghasilan tetap (siltap) yang sebelumnya dialokasikan untuk…


  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *