Bantuan Sembako Marak Disalurkan, Warga Toppo Justru Bertanya: “Apakah Saya Tidak Layak?”


MAJENE, — Seorang warga di Dusun Toppo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, mempertanyakan kelayakan dirinya untuk mendapatkan bantuan sosial, termasuk bantuan sembako dan program bedah rumah.


Pertanyaan tersebut disampaikan seorang ibu melalui pesan pribadi kepada wartawan pada Jumat, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 16.54 WITA. Dalam pesannya, ia terlebih dahulu menyampaikan salam sebelum mempertanyakan apakah dirinya layak mendapatkan bantuan.


“Apakah layak saya tidak kena bantuan seperti sembako, bedah rumah,” demikian kurang lebih pertanyaan yang disampaikannya.


Warga tersebut juga menyebutkan dirinya berada di wilayah Toppo, tepatnya di belakang Pasar Deking.


Pesan itu baru diketahui dan dibaca setelah salat Isya. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi keluarga maupun status kepesertaan bantuan sosial yang bersangkutan.


Upaya konfirmasi juga telah dilakukan dengan meminta nomor WhatsApp untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada balasan dari yang bersangkutan.


Pertanyaan tersebut diduga muncul di tengah maraknya penyaluran bantuan di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah masyarakat diketahui menerima bantuan berupa beras, sembako, maupun bantuan yang berkaitan dengan program ketahanan pangan.


Kondisi tersebut bisa saja membuat sebagian warga yang merasa belum menerima bantuan kemudian mempertanyakan status dan kelayakan mereka sebagai penerima. Namun, hal tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan sebagai alasan utama warga tersebut menyampaikan pertanyaannya.


Karena itu, persoalan ini perlu dilihat secara objektif. Apakah yang bersangkutan memang belum terdata sebagai penerima bantuan, tidak memenuhi kriteria, atau terdapat persoalan lain dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan.


Pertanyaan seorang warga tersebut setidaknya menjadi perhatian, terlebih ketika penyaluran bantuan sosial tengah berlangsung di berbagai wilayah.


Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme, kriteria, serta pendataan penerima bantuan sehingga masyarakat yang mempertanyakan hak atau kelayakannya dapat memperoleh kepastian.


Sebab, bantuan sosial semestinya disalurkan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. Jika ada warga yang merasa layak tetapi belum menerima, tentu perlu ada ruang untuk memperoleh penjelasan dan memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan data, kriteria penerima, atau faktor lainnya.


EPN Media Online membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi dari warga yang bersangkutan maupun pihak pemerintah terkait mengenai persoalan tersebut.
Lokasi: Dusun Toppo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.


Catatan redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan pesan yang diterima redaksi. Status dan kelayakan warga yang bersangkutan sebagai penerima bantuan belum dapat dipastikan dan masih memerlukan verifikasi serta konfirmasi dari pihak terkait

BERITA TANPA BATAS

  • ‎Dosen UNY Latih KWT Guwosari Bertani Sayuran Tanpa Tanah dan Listrik‎

    BANTUL — Keterbatasan lahan pekarangan tidak menghalangi Kelompok Wanita Tani (KWT) Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, untuk mengembangkan budidaya sayuran. Dengan pendampingan dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), anggota KWT belajar menanam berbagai jenis sayuran menggunakan teknologi hidroponik sederhana yang tidak membutuhkan tanah maupun listrik.‎‎Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan pada Kamis, 30 Juli 2026, melalui…

  • Darurat Kebakaran di Musim Kemarau, Damkar Keluhkan Solar: Camat Cari Solusi, PSC Ikut Bergerak

    Majene- Memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kian mengkhawatirkan. Sejumlah titik kebakaran dalam beberapa waktu terakhir membuat petugas pemadam kebakaran (Damkar) harus bekerja ekstra, bahkan mengerahkan puluhan tangki untuk menangani api yang merembet di lahan dan semak belukar. kamis, (6/8/2025) ‎Petugas Damkar yang siaga di Posko Malunda mengungkapkan kekhawatiran…

  • ‎Dapur MBG di Malunda Terhenti, Persoalan Anggaran Seret Penyaluran dan Gaji Karyawan‎

    ‎Majene- Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi perhatian. Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Mekkatta Selatan terpaksa menghentikan sementara operasionalnya karena dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) disebut belum masuk. Kamis (6/8/2026) Foto : para siswa sekolah yg dihentikan MBG…

  • Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, menggelar musyawarah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pendamping desa, para kepala dusun, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jumat, (30/10/2026). ‎‎Dalam musyawarah tersebut, salah satu pembahasan utama adalah pergeseran anggaran penghasilan tetap (siltap) yang sebelumnya dialokasikan untuk…


  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *