Pawai Kuda di Maliyaya Berujung Ricuh, Warga Adukan Dugaan Kekerasan ke Polsek Malunda

Sejumlah warga Desa Maliyaya, Kecamatan Malunda, mendatangi Polsek Malunda untuk menyampaikan laporan pengaduan terkait insiden kericuhan yang terjadi dalam kegiatan tamatan massal atau pawai kuda di Desa Maliyaya. sabtu (26-9-2026)

Dalam pengaduannya, warga melaporkan adanya dugaan unsur kekerasan yang terjadi saat insiden tersebut. Warga juga membawa sejumlah bukti berupa rekaman video dan foto yang dinilai dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.

‎Insiden itu turut diketahui oleh Pemerintah Desa Maliaya. Kepala Desa Maliaya disebut sempat mengalami hilang kesadaran setelah mendapat kabar mengenai kericuhan yang terjadi di lokasi kegiatan. Ia dikabarkan kaget melihat kegiatan yang semula berlangsung meriah justru diwarnai insiden dan kegaduhan.

‎Sementara itu, Kapolsek Malunda mengimbau seluruh pihak agar tidak mengambil tindakan sendiri yang dapat memperkeruh keadaan. Persoalan tersebut diminta untuk dipercayakan kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

‎Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan balasan maupun tindakan lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

‎Pihak kepolisian diharapkan dapat melakukan pendalaman terhadap laporan dan bukti yang disampaikan warga guna mengetahui secara jelas kronologi serta penyebab terjadinya insiden tersebut.

‎Hingga berita ini diturunkan, perkara tersebut masih dalam penanganan pihak Polsek Malunda. EPN Media akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat berdasarkan perkembangan serta keterangan resmi dari pihak terkait.

BERITA TANPA BATAS
‎

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *