Petani Malunda Dorong Pengawasan Pembangunan Bendung Kayuangin : Catatan referensi riwayat kerusakan

MALUNDA — Rencana kembali dilanjutkannya pembangunan Bendung Kayuangin di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, mendapat perhatian dari kalangan petani. Jumat, 2/10/2026

‎Menyusul informasi bahwa pembangunan bendung tersebut akan kembali mendapat anggaran pada akhir 2026 dan ditargetkan dapat mulai berfungsi pada awal 2027, salah seorang petani asal Malunda mengajak seluruh lapisan masyarakat turut mengawal proses pembangunan tersebut.

‎Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak pelaksana, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk para konten kreator di Malunda.

‎
“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat Malunda, utamanya para konten kreator Malunda, untuk ikut melakukan pengawasan penuh terhadap rencana dilanjutkannya kembali pembangunan Bendung Kayuangin,” ujar petani tersebut.

‎Ia menilai keterlibatan masyarakat penting agar pembangunan bendung kali ini benar-benar dikerjakan secara maksimal dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awal pembangunan.

‎Pasalnya, Bendung Kayuangin yang mulai dibangun sejak 2013 tersebut hingga kini belum dapat berfungsi secara maksimal setelah beberapa kali mengalami kerusakan akibat bencana alam.

‎‎“Sudah sekitar 13 tahun sejak mulai dibangun, tetapi bendung ini belum bisa berfungsi maksimal karena beberapa kali mengalami kerusakan akibat bencana alam. Karena itu, kalau sekarang kembali dikerjakan, mari kita sama-sama mengawasi agar pekerjaannya benar-benar maksimal,” katanya.

‎Ia berharap pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kekuatan konstruksi dan kondisi aliran sungai, sehingga bendung dapat lebih kokoh dan mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai sumber pengairan bagi lahan pertanian masyarakat.

‎Menurutnya, keberadaan Bendung Kayuangin memiliki arti penting bagi petani Malunda, khususnya untuk memastikan ketersediaan air bagi persawahan.

‎“Sawah kita wajib dialiri air dari bendungan. Kalau bendung dikerjakan secara maksimal dan kokoh, tentu kita berharap air bisa disalurkan sesuai dengan fungsinya dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” tegasnya.

‎Ia juga mengajak masyarakat tidak hanya mengawasi saat proses pembangunan berlangsung, tetapi turut memastikan hasil pembangunan nantinya benar-benar dapat dimanfaatkan dan bertahan dalam jangka panjang.

‎Bagi petani, pembangunan kembali Bendung Kayuangin menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengairan persawahan di Malunda, terlebih kondisi kemarau panjang saat ini semakin menunjukkan pentingnya ketersediaan sumber air bagi sektor pertanian.

‎Catatan referensi riwayat kerusakan:
Bendung Kayuangin mulai dibangun pada 2013. Berdasarkan bahan referensi yang disampaikan petani, bendung tersebut tercatat mengalami kerusakan serius beberapa kali akibat kondisi alam dan derasnya aliran Sungai Kayuangin, antara lain:

‎Januari 2020: Bendung dilaporkan jebol setelah terjadi kerusakan pada bagian bawah bangunan yang disebut berkaitan dengan rongga akibat hantaman arus Sungai Kayuangin.

‎Tahun 2024: Bendung kembali dilaporkan mengalami kerusakan/jebol setelah curah hujan tinggi dan meningkatnya debit aliran sungai.

BERITA TANPA BATAS

  • Uang Satu Kantong Berserakan Jalan Raya, Di Amankan Polsek Malunda Resor Majene

    Anggota Polsek Malunda Resor Majene mengamankan sejumlah uang yang ditemukan tercecer di pinggir jalan pada Jumat malam, 27 Februari 2026, sekitar pukul 20.30 WITA. Penemuan uang tersebut bermula dari area sekitar Kantor Camat Malunda dan tercecer hingga ke depan Mapolsek Malunda. Di lokasi, petugas menemukan sebuah kantong plastik berisi uang tunai dengan pecahan mulai dari…

  • Selamat Camat Malunda Gagal Pimpin Aksi Demo, Ancaman Jadi Senjata, Pertamina Akhirnya bergerak

    Malunda Majene-lhNiat Camat Malunda untuk turun memimpin aksi demonstrasi akhirnya gugur, bukan karena mundur, melainkan karena tujuan sudah tercapai. SPBU Malunda resmi kembali beroperasi dan mulai melayani masyarakat sejak pukul 08.00 WITA. Jumat 27/2/2026 Sebelumnya, penutupan 22 hari SPBU Malunda sejak 20 Januari, harga enceran capai 15-20 ribu perliter, memicu kemarahan publik. Barisan Masyarakat Malunda–Ulumanda…

  • SPBU Malunda Beroperasi, Korlap BMMU Sarankan Harga Bensin Eceran Diturunkan. SPBU Sediakan Solar

    Barisan Masyarakat Malunda Ulumanda (BMMU) angkat bicara menyusul kembali beroperasinya SPBU Malunda pada Jumat pagi, 27 Februari.Koordinator Lapangan BMMU, Masri Tono,menyampaikan rasa syukur atas terpenuhinya tuntutan masyarakat setelah SPBU tersebut kembali melayani kebutuhan BBM warga. “Alhamdulillah, apa yang menjadi tuntutan masyarakat akhirnya terpenuhi. Untuk itu, kami meminta kerja sama seluruh pihak, khususnya para pengencer dan…

  • Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, menggelar musyawarah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pendamping desa, para kepala dusun, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jumat, (30/10/2026). ‎‎Dalam musyawarah tersebut, salah satu pembahasan utama adalah pergeseran anggaran penghasilan tetap (siltap) yang sebelumnya dialokasikan untuk…


  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *