SPBU Malunda Beroperasi, Korlap BMMU Sarankan Harga Bensin Eceran Diturunkan. SPBU Sediakan Solar

Barisan Masyarakat Malunda Ulumanda (BMMU) angkat bicara menyusul kembali beroperasinya SPBU Malunda pada Jumat pagi, 27 Februari.
Koordinator Lapangan BMMU, Masri Tono,menyampaikan rasa syukur atas terpenuhinya tuntutan masyarakat setelah SPBU tersebut kembali melayani kebutuhan BBM warga.

“Alhamdulillah, apa yang menjadi tuntutan masyarakat akhirnya terpenuhi. Untuk itu, kami meminta kerja sama seluruh pihak, khususnya para pengencer dan pengusaha BBM eceran, agar segera menurunkan harga bensin,” ujar Masri

Ia menegaskan, sebelumnya harga bensin eceran di Malunda sempat melonjak hingga kisaran Rp15.000 per liter akibat penutupan SPBU. Namun dengan kembali normalnya pasokan, menurutnya tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan harga tinggi.

Dalam kesempatan itu, Masri Tono juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah mendukung aksi damai BMMU hingga SPBU kembali dibuka.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan BMMU, pihak Pertamina masyarakat Malunda, pemerintah setempat, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung aksi damai kita pad 11 februari. Terbukanya kembali SPBU Malunda adalah hasil dari dorongan bersama sebagai bentuk kontrol sosial,” pungkasnya

“Alhamdulillah sebelum lebaran tiba sudah dibuka, Namun demikian kita akan tetap mengontrol dan akan mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi termasuk tersedianya solar di SPBU malunda” tutupnya

Foto: Masri Tono

  • Honorer Kantor Camat Malunda Keluhkan Gaji 2025 Belum Cair, Sudah Lebih dari Enam Bulan

    Sejumlah pegawai honorer di Kantor Camat Malunda mengeluhkan belum cairnya insentif atau gaji mereka untuk tahun 2025. Hingga kini, memasuki tahun 2026 dan telah melewati lebih dari enam bulan, pembayaran tersebut belum juga diterima. Senin,(9/3/2026) Salah satu pegawai honorer yang enggan disebutkan namanya menyampaikan harapannya agar persoalan ini mendapat perhatian dari pihak terkait. “Kami mempertanyakan…

  • Sorotan Administrasi Pemanfaatan Aset dalam Pembangunan KOPDES di Desa Sulai

    Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Karena itu, pelaksanaannya tentu patut didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Namun demikian, percepatan pembangunan program tersebut juga tetap harus memperhatikan prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri…

  • Aset Pemda Untuk KOPDES Dipertanyakan, DPRD dan BPKAD Didesak Segera Tuntaskan Legalitas Lahan

    Majene-Persoalan status lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di sejumlah desa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan persoalan Legalitas Lahan , BPKAD berikan penjelasan. Setelah sebelumnya mencuat di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, diketahui bahwa tidak hanya satu lokasi yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah yang hingga kini belum dihibahkan secara resmi kepada…

  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *