‎Dinas PMD Majene Tetap Tunjukkan Komitmen Pembinaan, 52 Anggota BPD PAW Dibekali Pelatihan

Majene – Komitmen pembinaan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Majene kembali ditegaskan pasca pelantikan 52 Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serentak, Rabu, 15 april 2026

Foto: H. Sudirman S.Pd M.si , Kadis PMD


Meski Kepala Dinas PMD tidak hadir langsung dalam kegiatan tersebut, perannya tetap terlihat sebagai penggagas utama terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota BPD. Langkah ini menunjukkan bahwa pembinaan desa tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi harus dilanjutkan dengan penguatan fungsi dan pemahaman kelembagaan.

‎Pelatihan yang diikuti oleh 52 anggota BPD dari berbagai kecamatan ini menghadirkan pejabat fungsional lingkup Dinas PMD sebagai pemateri. Hafid, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas bukan tanpa alasan.


‎“Kepala Dinas PMD sejatinya sangat ingin hadir dalam agenda ini, namun ada kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya terkait tata kelola pemerintahan. Saat ini beliau sedang berada di Makassar,” ujar Hafid saat diwawancarai di aula PMD

‎Dalam penyampaian materinya, Hafid juga menekankan pentingnya peran BPD sebagai lembaga pengawas sekaligus mitra strategis kepala desa.

‎“BPD harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan membangun sinergi dengan pemerintah desa. Materi yang kami sampaikan diharapkan tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan di desa masing-masing,” tambahnya.


Materi pelatihan mencakup tugas pokok dan fungsi BPD, teknik pengawasan, pengelolaan pemerintahan desa, hingga mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat.

‎Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa meskipun tidak selalu hadir secara fisik, peran Dinas PMD sebagai pembina desa tetap berjalan melalui kebijakan dan inisiatif program yang terarah.


Para peserta menyambut baik pelatihan tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas BPD di Kabupaten Majene.

‎Ke depan, konsistensi pembinaan menjadi hal yang dinanti publik. Sebab keberadaan BPD yang kuat tidak hanya ditentukan oleh pelantikan, tetapi oleh sejauh mana kapasitas dan integritasnya terus dibangun untuk mengawal pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

PEMBRITAAN TANPA BATAS

  • ‎SSB Tasinara Tembus Final PRA PIALA PRESIDEN MAMUJU 2026, Jadi Runner Up Sulawesi Barat

    Atmosfer panas sepak bola usia dini mengguncang lapangan di Kabupaten Mamuju dalam ajang PRA PIALA PRESIDEN MAMUJU 2026 kategori usia 10 dan 12 tahun, Kamis,(14 Mei 2026).‎‎Sorotan tajam tertuju kepada SSB Tasinara Malunda, satu-satunya wakil dari Kabupaten Majene yang berhasil menembus partai puncak kategori U-12 dan membawa harum nama daerah di level Provinsi Sulawesi Barat.‎‎Di…

  • ‎Polemik Wartawan dan LSM Warnai Jalannya Mediasi Sengketa Lahan di Majene

    Polemik antara oknum wartawan dan oknum LSM menjadi perhatian publik setelah muncul dua pemberitaan berbeda terkait jalannya proses mediasi sengketa lahan yang berlangsung di Kabupaten Majene. Kamis (14-5-2026) ‎Berdasarkan kronologi yang beredar, peristiwa bermula saat proses mediasi sedang berlangsung dan mediator tengah melakukan komunikasi terhadap pihak yang bersengketa. Dalam situasi tersebut, seorang wartawan disebut mengajukan…

  • Akhir Pelarian Terduga Pelaku Tabrak Lari Warga Mekatta! Diamankan di Pangkep, Dijemput Satlantas Polres Mamuju

    Satuan Lalu Lintas Polres Mamuju dikabarkan telah mengamankan terduga pelaku tabrak lari yang sebelumnya diduga terlibat dalam insiden kecelakaan lalu lintas di wilayah Mamuju senin pagi (11-5-2026), yang mengakibatkan seorang warga Desa Mekatta, Kecamatan Malunda, mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Mamuju.‎‎Informasi tersebut dibenarkan oleh anggota Polsek Malunda saat…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *