Majene – Komitmen pembinaan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Majene kembali ditegaskan pasca pelantikan 52 Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serentak, Rabu, 15 april 2026
Foto: H. Sudirman S.Pd M.si , Kadis PMD
Meski Kepala Dinas PMD tidak hadir langsung dalam kegiatan tersebut, perannya tetap terlihat sebagai penggagas utama terselenggaranya pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota BPD. Langkah ini menunjukkan bahwa pembinaan desa tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi harus dilanjutkan dengan penguatan fungsi dan pemahaman kelembagaan.
Pelatihan yang diikuti oleh 52 anggota BPD dari berbagai kecamatan ini menghadirkan pejabat fungsional lingkup Dinas PMD sebagai pemateri. Hafid, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas bukan tanpa alasan.
“Kepala Dinas PMD sejatinya sangat ingin hadir dalam agenda ini, namun ada kegiatan lain yang tidak kalah pentingnya terkait tata kelola pemerintahan. Saat ini beliau sedang berada di Makassar,” ujar Hafid saat diwawancarai di aula PMD
Dalam penyampaian materinya, Hafid juga menekankan pentingnya peran BPD sebagai lembaga pengawas sekaligus mitra strategis kepala desa.
“BPD harus mampu menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan membangun sinergi dengan pemerintah desa. Materi yang kami sampaikan diharapkan tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan di desa masing-masing,” tambahnya.
Materi pelatihan mencakup tugas pokok dan fungsi BPD, teknik pengawasan, pengelolaan pemerintahan desa, hingga mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat.
Kegiatan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa meskipun tidak selalu hadir secara fisik, peran Dinas PMD sebagai pembina desa tetap berjalan melalui kebijakan dan inisiatif program yang terarah.
Para peserta menyambut baik pelatihan tersebut dan berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas BPD di Kabupaten Majene.
Ke depan, konsistensi pembinaan menjadi hal yang dinanti publik. Sebab keberadaan BPD yang kuat tidak hanya ditentukan oleh pelantikan, tetapi oleh sejauh mana kapasitas dan integritasnya terus dibangun untuk mengawal pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
PEMBRITAAN TANPA BATAS
Tinggalkan Balasan