‎Dua Lembaga BPD Bersatu di Majene, Safri Bolong Jadi Motor Penggerak Halal Bihalal yang Penuh Makna

MAJENE — Kolaborasi dua lembaga besar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Majene, yakni PABPDSI dan Forum BPD, mewarnai pelaksanaan halal bihalal antar anggota BPD se-Kabupaten Majene yang digelar di Rumah Makan Trans, Desa Bonde, Rabu (15 April 2026).


Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi pasca Hari Raya, namun juga berkembang menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai unsur BPD dalam satu ruang dialog terbuka.

‎Meski Ketua Forum BPD Kabupaten Majene, Munir Air, berhalangan hadir, jajaran pengurus Forum BPD tetap mengambil peran aktif. Kehadiran Salamundin sekretaris Forum bersama sejumlah petinggi forum lainnya memastikan jalannya kegiatan tetap solid, bahkan mampu menghadirkan suasana halal bihalal yang produktif dan berorientasi pada penguatan kelembagaan.

‎Salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam kegiatan ini adalah Ketua Pimpinan Cabang PABPDSI Kabupaten Majene, Muhammad Safri Bolong. Perannya terlihat dominan sebagai motor penggerak kegiatan, mulai dari konsolidasi peserta hingga pengemasan acara yang berlangsung hangat namun tetap terarah.

‎Safri Bolong bahkan merangkaikan momentum halal bihalal dengan perayaan ulang tahun, yang secara tidak langsung memperkuat kedekatan emosional antar anggota BPD. Sentuhan tersebut membuat kegiatan tidak hanya formal, tetapi juga hidup dan penuh kebersamaan hingga berlangsung sampai malam hari.

‎Di sisi lain, kehadiran anggota BPD Pergantian Antar Waktu (PAW) yang baru dilantik turut memberi warna tersendiri. Mereka sebelumnya telah mengikuti pembinaan dan bimbingan teknis (Bimtek) di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Majene, sehingga forum ini menjadi ruang awal untuk beradaptasi sekaligus menyerap dinamika lapangan.

‎Rombongan dari Dinas PMD Kabupaten Majene juga turut hadir dan terlibat langsung dalam sesi diskusi. Berbagai keluhan dan tantangan yang dihadapi anggota BPD dalam menjalankan tugas disampaikan secara terbuka, menjadikan forum ini tidak hanya seremonial, tetapi juga sarat substansi.

‎Kegiatan ini menjadi penanda penting bahwa sinergi antara PABPDSI dan Forum BPD bukan sekadar simbolik, melainkan langkah nyata dalam memperkuat posisi BPD sebagai pilar pengawasan dan mitra strategis pemerintah desa di Kabupaten Majene.

PEMBERITAAN TANPA BATAS

  • Pemdes Sulai Kukuhkan Perangkat Desa Baru, Kades Tekankan Pelayanan Maksimal untuk Warga

    Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, resmi mengukuhkan perangkat desa yang dinyatakan lolos setelah melalui proses penjaringan dan perekrutan perangkat desa. Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan dan Kasi Pelayanan Pengukuhan tersebut berlangsung pada Senin, 21 September 2026, di Kantor Desa Sulai dan disaksikan oleh para kepala dusun serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sulai. Pelantikan…

  • Perpanjangan Kontrak 2.479 PPPK Majene, Kebijakan Bupati atau Pelaksanaan Aturan Pusat?

    ‎MAJENE, — Pemerintah Kabupaten Majene memperpanjang perjanjian kerja 2.479 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu. Penandatanganan sekaligus penyerahan perpanjangan kontrak tersebut dilakukan Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele pada Kamis, 17 September 2026, di Lapangan Pendopo Rumah Jabatan Bupati Majene. Perpanjangan tersebut berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026, setelah masa perjanjian kerja…

  • Ketua PABPDSI Majene Resmi Berganti, Muhammad Ali Dilantik Gantikan Muhammad Sapri Bolong

    Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majene resmi berganti. Jabatan yang sebelumnya diemban Muhammad Sapri Bolong kini dipercayakan kepada Muhammad Ali. Sabtu, (19/9/2026) ‎‎Muhammad Ali resmi dilantik sebagai Ketua PABPDSI Kabupaten Majene pada 12 September 2026.‎Pergantian kepengurusan tersebut dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan proses dan pembahasan bersama anggota BPD dari berbagai…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *