Ketua PABPDSI Majene Resmi Berganti, Muhammad Ali Dilantik Gantikan Muhammad Sapri Bolong

Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majene resmi berganti. Jabatan yang sebelumnya diemban Muhammad Sapri Bolong kini dipercayakan kepada Muhammad Ali. Sabtu, (19/9/2026)
‎
‎Muhammad Ali resmi dilantik sebagai Ketua PABPDSI Kabupaten Majene pada 12 September 2026.
‎Pergantian kepengurusan tersebut dilakukan setelah melalui sejumlah tahapan proses dan pembahasan bersama anggota BPD dari berbagai desa di Kabupaten Majene.
‎
‎Rangkaian pembahasan tersebut turut diagendakan melalui pertemuan bersama anggota BPD se-Kabupaten Majene yang berlangsung di Rumah Makan Warung Resmi Rawang Desa Bababulo kecamtan Pamboang.
‎
‎Pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan organisasi serta mempererat komunikasi dan koordinasi antar anggota BPD dalam menjalankan fungsi kelembagaan di tingkat desa.


‎Ketua PABPDSI Kabupaten Majene yang baru, Muhammad Ali, langsung menggelar rapat koordinasi dan evaluasi panitia pada Sabtu, 19 September 2026.
‎Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Makan Pantai Baluno dan dihadiri serta mengundang anggota BPD se-Kabupaten Majene.

Rapat koordinasi ini menjadi salah satu agenda awal Muhammad Ali setelah resmi dilantik sebagai Ketua PABPDSI DPD Kabupaten Majene pada 12 September 2026, menggantikan Muhammad Sapri Bolong.

BERITA TANPA BATAS
‎
‎

  • ‎Datang Membawa Kesalahan, Pulang Membawa Maaf, Mediasi Insiden Khataman Al-Qur’an di Malaiya Berujung Damai

    ‎Datang Membawa Kesalahan, Pulang Membawa Maaf, Mediasi Insiden Khataman Al-Qur’an di Malaiya Berujung Damai

    Perselisihan yang terjadi dalam acara khataman Al-Qur’an di Desa Maliaya, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang melibatkan warga Desa Bababuko utara dan warga desa Maliaya berujung damai setelah kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan melalui mediasi pada Rabu, 21-oktober 2026 ‎Mediasi berlangsung di Kantor Desa Maliaya dan dihadiri keluarga kedua belah pihak, baik dari pihak korban…


  • GMMPH kecam dugaan pembebanan biaya listrik kepada orang tua siswa SDN Mangkura 1, desak kepala sekolah dievaluasi

    GMMPH kecam dugaan pembebanan biaya listrik kepada orang tua siswa SDN Mangkura 1, desak kepala sekolah dievaluasi

    MAKASSAR — Gerakan Mahasiswa Masyarakat Pemerhati Hukum (GMMPH) mengecam rencana pembebanan biaya pemasangan kWh meter dan iuran listrik kepada orang tua siswa SDN Mangkura 1, Kota Makassar. GMMPH mendesak Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mengevaluasi kepala sekolah apabila ditemukan pelanggaran. Ketua GMMPH, Ishadul, S.H., menegaskan bahwa persoalan teknis kelistrikan sekolah negeri harus diselesaikan melalui…


  • Dari Jalanan untuk Konstitusi, Ketum GRH Sulsel Tantang Prabowo-Gibran: 21 Inpres Dinilai Rampas Kewenangan DPR

    Dari Jalanan untuk Konstitusi, Ketum GRH Sulsel Tantang Prabowo-Gibran: 21 Inpres Dinilai Rampas Kewenangan DPR

    MAKASSAR – Ketua Umum DPD Gerakan Revolusi Hukum (GRH) Sulawesi Selatan, M. Ishadul Islami Akbar, S.H., melontarkan kritik terhadap penggunaan 21 Instruksi Presiden (Inpres) pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai, penggunaan instrumen tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional apabila memasuki ranah legislasi dan penganggaran yang menjadi kewenangan lembaga negara lain. Mengusung semangat “Dari Jalanan untuk Konstitusi”,…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *