‎BUMDes Desa Sulai Dievaluasi, BPD dan Pemdes Soroti Tata Kelola dan Kepercayaan Masyarakat

Pemerintah Desa Sulai bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar forum evaluasi terhadap pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sulai.  Selasa, (19- mei-2026)

‎Kegiatan tersebut yang dihadiri Pendamping desa, dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah desa dan BPD dalam memastikan pengelolaan BUMDes tetap berjalan sesuai aturan, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

‎Dalam forum evaluasi tersebut, berbagai persoalan dan kendala yang selama ini terjadi dalam pengelolaan BUMDes turut menjadi pembahasan bersama.

‎Pemerintah desa dan BPD menilai bahwa evaluasi penting dilakukan demi memperbaiki tata kelola dan menjaga keberlangsungan program usaha desa.

‎Anggota BPD Desa Sulai menyampaikan bahwa evaluasi tersebut merupakan langkah bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul dalam perjalanan BUMDes.

‎“Kami menyadari bahwa dalam perjalanan BUMDes tentu ada tantangan, hambatan, bahkan persoalan yang muncul. Oleh karena itu, forum ini menjadi ruang terbuka untuk melakukan evaluasi secara objektif, jujur, dan penuh tanggung jawab agar segala persoalan dapat dicari jalan keluarnya bersama,” ujarnya.

‎Ia juga menegaskan bahwa BPD memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya program desa, termasuk BUMDes.

‎“BPD sebagai lembaga pengawasan di desa memiliki kewajiban untuk memastikan setiap program desa tetap berjalan sesuai tujuan pembentukannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” ujar anggota bpd Sulai

‎Sementara itu, Kepala Desa Sulai berharap evaluasi tersebut dapat menjadi momentum pembenahan dan penguatan kembali tata kelola BUMDes agar lebih profesional dan dipercaya masyarakat.

‎“Harapan kami, evaluasi ini dapat melahirkan solusi, perbaikan tata kelola, serta memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BUMDes di desa kita. Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan semata, tetapi menjadi langkah pembenahan demi kemajuan bersama,” ujar Abdullah Kepala Desa Sulai

PEMBERITAAN TANPA BATAS

  • MESIN KATINTING MILIK NELAYAN DIGONDOL MALING. WARGA PAO PAO GEGER di PAGI BUTA !‎

    ‎‎MAJENE- Warga pesisir Pao Pao Talallelere , Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, digegerkan dugaan pencurian mesin perahu katinting pada Kamis pagi, 20 Agustus 2026.‎‎Sejumlah nelayan dibuat panik setelah mendapati tiga mesin katinting milik nelayan di pinggir pantai telah diacak-acak. Dari tiga mesin tersebut, satu mesin dilaporkan hilang dan diduga dibawa oleh pelaku.‎‎Sabri, salah seorang…

  • ‎Kemarau Panjang Ancam Gagal Panen, Petani Malunda Terpaksa Jadikan Padi Pakan Ternak‎: Bendungan Kayu Angin di Pertanyakan

    Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Majene mulai memukul sektor pertanian. Di Kecamatan Malunda, sejumlah petani bahkan terpaksa mengambil keputusan pahit karena tanaman padi mereka terancam gagal panen. Senin 17/8/2026)‎‎Kondisi tersebut terlihat di areal persawahan Kalambangan, Lingkungan Banua. Sebagian tanaman padi tampak sudah mengering, sementara sebagian lainnya masih hijau. Karena khawatir tanaman tidak…

  • SETAHUN BERLALU, JALAN MASIH JALAN DI TEMPAT! YUDI SUDIRMAN: SAMPAI KAPAN WARGA HARUS DITANDU?

    MAJENE — Setahun berlalu, persoalan akses jalan yang menghubungkan Desa Lombang-Lombang Timur dengan Salutahongan, Kecamatan Malunda, kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam datang dari Anggota DPRD Kabupaten Majene, Yudi Sudirman, dalam momentum Hari Jadi Majene ke-481, Sabtu (15/8/2026). Di hadapan jajaran pemerintah daerah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang hadir mewakili Gubernur Sulbar, Yudi…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *