Puskesmas Ulumanda Manfaatkan Pesta Panen untuk CKG Gratis, Bupati & wakil Janjikan Perjuangkan Jalan‎

Puskesmas Ulumanda Manfaatkan Pesta Panen untuk CKG Gratis, Bupati & wakil Janjikan Perjuangkan Jalan
‎
‎Ulumanda – Bupati dan Wakil Bupati menghadiri kegiatan pesta panen yang digelar masyarakat di Kecamatan Ulumanda, Minggu (7/6/2026).
‎
‎Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Pemerintah Kecamatan, anggota DPRD, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat yang memadati lokasi acara.
‎
‎Selain menghadiri pesta panen, Bupati dan Wakil Bupati juga meninjau langsung kondisi akses jalan di wilayah Kecamatan Ulumanda yang selama ini menjadi perhatian dan harapan masyarakat untuk segera mendapatkan penanganan.
‎
‎Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait infrastruktur jalan dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi agar akses jalan di Kecamatan Ulumanda dapat memperoleh perhatian dan penanganan lebih lanjut.
‎
‎Kepala UPTD Puskesmas Ulumanda, Sitti Sajrah, S.ST., M.K.M., mengatakan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya berfokus pada kegiatan pesta panen, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
‎
‎”Selain menghadiri pesta panen, Bapak Bupati dan Wakil Bupati juga meninjau akses jalan. Dalam sambutannya, Bapak Bupati menyampaikan akan meneruskan dan mengoordinasikan persoalan jalan ini kepada pihak provinsi agar dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.


‎
‎Pada kesempatan yang sama, UPTD Puskesmas Ulumanda bersama dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya menggelar Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat yang hadir.
‎
‎Menurut Sitti Sajrah, kegiatan pesta panen menjadi momentum yang sangat baik untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena menjadi titik berkumpulnya warga dari berbagai dusun di Kecamatan Ulumanda, bahkan sejumlah warga dari wilayah Tutar juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
‎
‎”Pesta panen ini menjadi momen yang tepat untuk memberikan pelayanan kesehatan karena masyarakat berkumpul dari berbagai dusun. Bahkan ada juga warga dari wilayah Tutar yang hadir.
‎
‎Karena itu kami memanfaatkan kesempatan ini untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” jelasnya.


‎
‎Ia menambahkan, layanan CKG tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
‎
‎Kegiatan yang berlangsung penuh keakraban tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga, kunjungan tersebut juga diharapkan menjadi langkah awal dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan kesehatan di Kecamatan Ulumanda.***
‎

PEMBERITAAN TANPA BATAS

  • Sorotan Administrasi Pemanfaatan Aset dalam Pembangunan KOPDES di Desa Sulai

    Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Karena itu, pelaksanaannya tentu patut didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Namun demikian, percepatan pembangunan program tersebut juga tetap harus memperhatikan prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri…

  • Aset Pemda Untuk KOPDES Dipertanyakan, DPRD dan BPKAD Didesak Segera Tuntaskan Legalitas Lahan

    Majene-Persoalan status lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di sejumlah desa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan persoalan Legalitas Lahan , BPKAD berikan penjelasan. Setelah sebelumnya mencuat di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, diketahui bahwa tidak hanya satu lokasi yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah yang hingga kini belum dihibahkan secara resmi kepada…

  • Jelang Lebaran, Ribuan PPPK Paruh Waktu Dipastikan Terima THR, Pemkab Siapkan Anggaran Miliaran

    BONE — Kabar menggembirakan datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bone. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone memastikan para PPPK paruh waktu tetap akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, pada Jumat (6/3/2026). Menurutnya, total penerima THR di lingkungan Pemkab…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *