Konsultasi Publik Digelar, Dinkes Majene Apresiasi Lompatan Pelayanan Puskesmas Ulumanda

UPTD Puskesmas Ulumanda menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Kantor Kecamatan Ulumanda, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm., didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan, sejumlah kepala bidang, Camat Ulumanda, unsur masyarakat, tokoh desa, organisasi masyarakat sipil, media, serta para pengguna layanan kesehatan.


Forum tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan capaian pelayanan kesehatan sekaligus mendengarkan secara langsung kritik, saran, dan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas Ulumanda.
Plt. Kepala UPTD Puskesmas Ulumanda, Sitti Sajrah, S.ST., M.K.M., mengatakan berbagai pembenahan terus dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, peningkatan pelayanan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga menyentuh kenyamanan masyarakat.


“Alhamdulillah, capaian pelayanan kami dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat. Kami melakukan penataan lingkungan Puskesmas, meningkatkan kebersihan, menaikkan gaji tiga petugas cleaning service, memasang lampu penerangan di area Puskesmas, mengaktifkan kembali layanan Puskesmas Keliling hingga ke desa-desa, serta meningkatkan capaian Program Cek Kesehatan Gratis,” ujarnya.


Ia menambahkan, Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari komitmen Puskesmas untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat.”

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm., menjelaskan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan.


Ia mengapresiasi berbagai perubahan yang telah dilakukan Puskesmas Ulumanda dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


“Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama. Kita ingin mendengarkan kritik dari masyarakat, karena kritik yang disampaikan dengan baik adalah kritik yang membangun. Dari sanalah lahir dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” kata Yuliani.


Dalam sesi dialog, masyarakat secara umum memberikan apresiasi terhadap peningkatan pelayanan yang dilakukan Puskesmas Ulumanda. Namun, terdapat satu keluhan utama yang mengemuka, yakni belum tersedianya dokter gigi karena dokter sebelumnya sedang menjalani pendidikan.


Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Puskesmas Ulumanda untuk mencari solusi agar pelayanan dokter gigi dapat kembali berjalan. Meski tenaga dokter gigi sementara kosong, fasilitas dan peralatan pelayanan gigi di Puskesmas Ulumanda dipastikan tetap lengkap dan siap digunakan ketika tenaga dokter tersedia.


Forum Konsultasi Publik ditutup dengan komitmen bersama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas Ulumanda, dan masyarakat untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.*

BERITA TANPA BATAS

  • Honorer Kantor Camat Malunda Keluhkan Gaji 2025 Belum Cair, Sudah Lebih dari Enam Bulan

    Sejumlah pegawai honorer di Kantor Camat Malunda mengeluhkan belum cairnya insentif atau gaji mereka untuk tahun 2025. Hingga kini, memasuki tahun 2026 dan telah melewati lebih dari enam bulan, pembayaran tersebut belum juga diterima. Senin,(9/3/2026) Salah satu pegawai honorer yang enggan disebutkan namanya menyampaikan harapannya agar persoalan ini mendapat perhatian dari pihak terkait. “Kami mempertanyakan…

  • Sorotan Administrasi Pemanfaatan Aset dalam Pembangunan KOPDES di Desa Sulai

    Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Karena itu, pelaksanaannya tentu patut didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Namun demikian, percepatan pembangunan program tersebut juga tetap harus memperhatikan prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri…

  • Aset Pemda Untuk KOPDES Dipertanyakan, DPRD dan BPKAD Didesak Segera Tuntaskan Legalitas Lahan

    Majene-Persoalan status lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di sejumlah desa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan persoalan Legalitas Lahan , BPKAD berikan penjelasan. Setelah sebelumnya mencuat di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, diketahui bahwa tidak hanya satu lokasi yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah yang hingga kini belum dihibahkan secara resmi kepada…

  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *