Konsultasi Publik Digelar, Dinkes Majene Apresiasi Lompatan Pelayanan Puskesmas Ulumanda

UPTD Puskesmas Ulumanda menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Kantor Kecamatan Ulumanda, Kamis (16/7/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm., didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan, sejumlah kepala bidang, Camat Ulumanda, unsur masyarakat, tokoh desa, organisasi masyarakat sipil, media, serta para pengguna layanan kesehatan.


Forum tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan capaian pelayanan kesehatan sekaligus mendengarkan secara langsung kritik, saran, dan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas Ulumanda.
Plt. Kepala UPTD Puskesmas Ulumanda, Sitti Sajrah, S.ST., M.K.M., mengatakan berbagai pembenahan terus dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, peningkatan pelayanan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga menyentuh kenyamanan masyarakat.


“Alhamdulillah, capaian pelayanan kami dalam beberapa bulan terakhir terus meningkat. Kami melakukan penataan lingkungan Puskesmas, meningkatkan kebersihan, menaikkan gaji tiga petugas cleaning service, memasang lampu penerangan di area Puskesmas, mengaktifkan kembali layanan Puskesmas Keliling hingga ke desa-desa, serta meningkatkan capaian Program Cek Kesehatan Gratis,” ujarnya.


Ia menambahkan, Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari komitmen Puskesmas untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat.”

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm., menjelaskan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari peningkatan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan.


Ia mengapresiasi berbagai perubahan yang telah dilakukan Puskesmas Ulumanda dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


“Forum ini menjadi ruang evaluasi bersama. Kita ingin mendengarkan kritik dari masyarakat, karena kritik yang disampaikan dengan baik adalah kritik yang membangun. Dari sanalah lahir dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” kata Yuliani.


Dalam sesi dialog, masyarakat secara umum memberikan apresiasi terhadap peningkatan pelayanan yang dilakukan Puskesmas Ulumanda. Namun, terdapat satu keluhan utama yang mengemuka, yakni belum tersedianya dokter gigi karena dokter sebelumnya sedang menjalani pendidikan.


Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Puskesmas Ulumanda untuk mencari solusi agar pelayanan dokter gigi dapat kembali berjalan. Meski tenaga dokter gigi sementara kosong, fasilitas dan peralatan pelayanan gigi di Puskesmas Ulumanda dipastikan tetap lengkap dan siap digunakan ketika tenaga dokter tersedia.


Forum Konsultasi Publik ditutup dengan komitmen bersama antara Dinas Kesehatan, Puskesmas Ulumanda, dan masyarakat untuk terus memperkuat pelayanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.*

BERITA TANPA BATAS

  • ‎Kabut Asap Melanda Sejumlah Wilayah Sulawesi, Dinkes Majene Imbau Warga Waspada‎

    MAJENE, — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi, termasuk Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Rabu, (14/10/2206)‎‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri dari paparan kabut asap.‎‎Melalui imbauan Dinas Kesehatan, warga…

  • ‎GRH: PEMEKARAN TANJUNG BARU BUKAN EUFORIA, MELAINKAN KEBUTUHAN RAKYAT — DORONG KEADILAN PEMBANGUNAN DAN BUKA JALAN MENUJU MONTA SELATAN

    BIMA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Revolusi Hukum (DPP GRH) menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Desa Tanjung Baru harus ditempatkan sebagai agenda strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, serta berkeadilan bagi masyarakat. Jumat, 9/10/2026 ‎Ketua Umum DPP GRH, Mhmd Rizky Hidayat, menyatakan bahwa pemekaran desa…

  • Pemekaran Tanjung Baru Menggantung? GRH Sulsel Tantang Pemkab Bima Buktikan Bima Bermartabat!

    BIMA — Sekretaris Jenderal DPD Sulawesi Selatan Gerakan Revolusi Hukum (GRH), Mulyadin, mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera memberikan kepastian atas aspirasi pemekaran Dusun Tanjung Baru, Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. ‎Mulyadin menilai, pemekaran wilayah tersebut bukan sekadar tuntutan politik atau euforia sesaat, melainkan aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti melalui kajian…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *