Lampu Padam Jadi Sorotan, Kepala UPTD Malunda Buka Suara, “Kami Tak Punya Anggaran

Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda Kecewa Pemberitaan Lampu Padam, Tegaskan Tak Memiliki Anggaran Operasional
‎Sebelum pemberitaan diterbitkan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi dengan mendatangi langsung Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda kabupaten majene yg saat itu sedang melakukan bersih bersih atau kerja bakti sekitar jam 09 pagi, Rabu 29/juli/2026. Namun, saat itu Kepala UPTD tidak berada di kantor.

Konfirmasi kemudian diberikan oleh salah seorang pegawai UPTD yang sedang berada di lokasi. Ia menjelaskan bahwa lampu penerangan (bohlam) di halaman kantor mengalami kerusakan dan akan segera diganti. “Insya Allah malam ini sudah menyala,” ujarnya.

‎Setelah pemberitaan dipublikasikan, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda menyampaikan kekecewaannya karena persoalan tersebut dinilai langsung diangkat ke ruang publik. Menurutnya, apabila terdapat persoalan di kantor, awak media sebaiknya terlebih dahulu berkomunikasi dengannya. Ia juga mempertanyakan siapa warga yang menyampaikan sorotan tersebut karena ingin memberikan penjelasan secara langsung.

‎Lebih lanjut, Kepala UPTD menjelaskan bahwa kantor yang dipimpinnya tidak memiliki anggaran operasional, bahkan untuk kebutuhan yang nilainya sangat kecil sekalipun. Menurutnya, sejumlah kebutuhan kantor, termasuk penyediaan air minum, selama ini menggunakan dana pribadi para pegawai.

‎”Kami bukan tidak mau mengganti lampu, tetapi memang belum sempat. Bahkan kebutuhan seperti air minum pun kami tanggung dengan uang pribadi karena memang tidak ada anggaran,” jelasnya.

‎Menanggapi hal tersebut, awak media menyampaikan bahwa pemberitaan yang diterbitkan merupakan bagian dari fungsi media dalam menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan serta laporan masyarakat. Awak media juga menegaskan tidak dapat membuka identitas warga yang menyampaikan informasi atau keluhan sebagai bentuk perlindungan terhadap narasumber.

‎Sorotan masyarakat tersebut bukan bertujuan menyudutkan pihak UPTD, melainkan didasari kekhawatiran terhadap kondisi kantor yang gelap pada malam hari sehingga dinilai berpotensi mengundang aksi pencurian maupun tindak kriminal lainnya.

‎Di akhir pembicaraan , Kepala UPTD meminta agar awak media kembali mendatangi kantor pada malam hari setelah lampu penerangan dipasang.

“Insya Allah nanti malam sudah menyala. Tolong datang lagi, videokan, lalu muat kembali di media bahwa lampu penerangan sudah kami pasang menggunakan biaya pribadi,” ujarnya.

BERITA TANPA BATAS


‎
‎

  • Panen Udang BUMDes Desa Sulai Jadi Momentum Evaluasi Dan Penguatan Ekonomi Desa

    Pemerintah Desa bersama pengurus BUMDes Desa Sulai terus melakukan evaluasi dan penguatan terhadap program usaha yang telah berjalan selama musim panen terakhir. ‎Berbagai dinamika dan tantangan di lapangan menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha desa agar semakin berkembang dan berkelanjutan. ‎Pada Minggu sore, 24 Mei 2026, BUMDes Desa Sulai melaksanakan panen …

  • Anggaran Desa Menurun, Pemdes Sulai Tetap Salurkan BLT untuk 27 KPM

    Pemerintah Desa Sulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap kedua kepada 27 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Minggu, 24 mei-2026 Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pendamping desa serta anggota BPD Sulai. Dalam kesempatan itu, pendamping desa menyampaikan bahwa setiap tahun regulasi penggunaan Dana Desa terus mengalami perubahan, termasuk pada program BLT Dana Desa. ‎ia…

  • ‎Papan Larangan Nelayan Luar Daerah Viral, Dinilai Tak Punya Dasar Hukum dan Berpotensi Picu Konflik‎

    Viralnya papan informasi yang berisi pelarangan atau pembatasan bagi nelayan dari luar daerah masuk ke wilayah Dungkai, kecamatan tappalang barat Mamuju Sulawesi barat menuai sorotan.Sabtu,(23 Mei 2026) ‎‎Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berpotensi memicu gesekan antar sesama nelayan.‎‎Pasalnya, selama para nelayan tidak melakukan praktik illegal fishing seperti penggunaan bom ikan,…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *