Lampu Padam Jadi Sorotan, Kepala UPTD Malunda Buka Suara, “Kami Tak Punya Anggaran

Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda Kecewa Pemberitaan Lampu Padam, Tegaskan Tak Memiliki Anggaran Operasional
‎Sebelum pemberitaan diterbitkan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi dengan mendatangi langsung Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda kabupaten majene yg saat itu sedang melakukan bersih bersih atau kerja bakti sekitar jam 09 pagi, Rabu 29/juli/2026. Namun, saat itu Kepala UPTD tidak berada di kantor.

Konfirmasi kemudian diberikan oleh salah seorang pegawai UPTD yang sedang berada di lokasi. Ia menjelaskan bahwa lampu penerangan (bohlam) di halaman kantor mengalami kerusakan dan akan segera diganti. “Insya Allah malam ini sudah menyala,” ujarnya.

‎Setelah pemberitaan dipublikasikan, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda menyampaikan kekecewaannya karena persoalan tersebut dinilai langsung diangkat ke ruang publik. Menurutnya, apabila terdapat persoalan di kantor, awak media sebaiknya terlebih dahulu berkomunikasi dengannya. Ia juga mempertanyakan siapa warga yang menyampaikan sorotan tersebut karena ingin memberikan penjelasan secara langsung.

‎Lebih lanjut, Kepala UPTD menjelaskan bahwa kantor yang dipimpinnya tidak memiliki anggaran operasional, bahkan untuk kebutuhan yang nilainya sangat kecil sekalipun. Menurutnya, sejumlah kebutuhan kantor, termasuk penyediaan air minum, selama ini menggunakan dana pribadi para pegawai.

‎”Kami bukan tidak mau mengganti lampu, tetapi memang belum sempat. Bahkan kebutuhan seperti air minum pun kami tanggung dengan uang pribadi karena memang tidak ada anggaran,” jelasnya.

‎Menanggapi hal tersebut, awak media menyampaikan bahwa pemberitaan yang diterbitkan merupakan bagian dari fungsi media dalam menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan serta laporan masyarakat. Awak media juga menegaskan tidak dapat membuka identitas warga yang menyampaikan informasi atau keluhan sebagai bentuk perlindungan terhadap narasumber.

‎Sorotan masyarakat tersebut bukan bertujuan menyudutkan pihak UPTD, melainkan didasari kekhawatiran terhadap kondisi kantor yang gelap pada malam hari sehingga dinilai berpotensi mengundang aksi pencurian maupun tindak kriminal lainnya.

‎Di akhir pembicaraan , Kepala UPTD meminta agar awak media kembali mendatangi kantor pada malam hari setelah lampu penerangan dipasang.

“Insya Allah nanti malam sudah menyala. Tolong datang lagi, videokan, lalu muat kembali di media bahwa lampu penerangan sudah kami pasang menggunakan biaya pribadi,” ujarnya.

BERITA TANPA BATAS


‎
‎

  • ‎Kabut Asap Melanda Sejumlah Wilayah Sulawesi, Dinkes Majene Imbau Warga Waspada‎

    MAJENE, — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi, termasuk Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Rabu, (14/10/2206)‎‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri dari paparan kabut asap.‎‎Melalui imbauan Dinas Kesehatan, warga…

  • ‎GRH: PEMEKARAN TANJUNG BARU BUKAN EUFORIA, MELAINKAN KEBUTUHAN RAKYAT — DORONG KEADILAN PEMBANGUNAN DAN BUKA JALAN MENUJU MONTA SELATAN

    BIMA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Revolusi Hukum (DPP GRH) menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Desa Tanjung Baru harus ditempatkan sebagai agenda strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, serta berkeadilan bagi masyarakat. Jumat, 9/10/2026 ‎Ketua Umum DPP GRH, Mhmd Rizky Hidayat, menyatakan bahwa pemekaran desa…

  • Pemekaran Tanjung Baru Menggantung? GRH Sulsel Tantang Pemkab Bima Buktikan Bima Bermartabat!

    BIMA — Sekretaris Jenderal DPD Sulawesi Selatan Gerakan Revolusi Hukum (GRH), Mulyadin, mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera memberikan kepastian atas aspirasi pemekaran Dusun Tanjung Baru, Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. ‎Mulyadin menilai, pemekaran wilayah tersebut bukan sekadar tuntutan politik atau euforia sesaat, melainkan aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti melalui kajian…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *