‎Kadis Dukcapil Majene Turunkan Layanan Administrasi Kependudukan, Warga Malunda-Ulumanda Tak Perlu Jauh ke Majene

Kabar baik bagi masyarakat Kecamatan Malunda dan Ulumanda. Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung di wilayah kecamatan.

Pelayanan tersebut dijadwalkan berlangsung Selasa, 4 Agustus 2026, pukul 09.00 hingga 17.00 WITA, bertempat di Kantor Camat Malunda.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Dinas Dukcapil Kabupaten Majene dalam meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

‎Dalam surat resmi yang ditandatangani Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Majene, Ibu Andi Devianty Arna, S.H., disebutkan sejumlah layanan administrasi kependudukan yang akan diberikan kepada masyarakat.

‎Layanan tersebut meliputi perekaman KTP-el bagi warga yang telah berusia 17 tahun atau telah memenuhi persyaratan wajib KTP, penerbitan Kartu Keluarga (KK), pindah penduduk, penerbitan akta kelahiran, serta penerbitan akta kematian.

‎Kadis Dukcapil Majene juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Warga yang telah berusia 17 tahun atau segera mencapai usia tersebut diharapkan dapat melakukan perekaman KTP-el.

‎Sementara masyarakat yang membutuhkan layanan Kartu Keluarga, pindah penduduk, akta kelahiran maupun akta kematian juga diarahkan untuk memanfaatkan pelayanan yang telah disiapkan.

‎Langkah ini menunjukkan komitmen Dinas Dukcapil Majene di bawah kepemimpinan Andi Devianty Arna, S.H. untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang selama ini harus menempuh perjalanan ke pusat kabupaten hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.

‎Dengan adanya pelayanan langsung di Kecamatan Malunda, masyarakat Malunda dan Ulumanda kini memiliki kesempatan mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih mudah, dekat dan efisien.

‎Dinas Dukcapil Majene berharap masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan tersebut dan memastikan dokumen kependudukan masing-masing tetap lengkap serta sesuai dengan data terbaru. ©️EPN

BERITA TANPA BATAS

‎

  • Majene Kota Pendidikan, Namun Dugaan Ketidakadilan Penilaian di SDN 11 Karema Jadi Sorotan

    Kasus yang dialami Ahmad Nafis, siswa SD Negeri 11 Karema, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene, terus menjadi perhatian publik. Keluarga kini mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Majene dan pihak terkait untuk segera turun tangan menelusuri persoalan yang mereka nilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.‎‎Keluarga Ahmad Nafis mengaku masih mempertanyakan hasil penilaian akhir yang menyebabkan anak mereka…

  • Merasa Tak Dapat Penjelasan, Keluarga Ahmad Nafis Minta Sekolah Datang Klarifikasi Langsung dan Dinas Terkait Turun Menelusuri Persoalan Ini,

    Persoalan yang dialami Ahmad Nafis, siswa SD Negeri 11 Karema, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene, terus menjadi perhatian keluarga besarnya. Setelah pengumuman kelulusan dan penamatan sekolah, keluarga mengaku masih mempertanyakan alasan sehingga Nafis yang selama ini dikenal sebagai siswa berprestasi tidak memperoleh peringkat seperti yang mereka harapkan.‎‎Saat ditemui di kediamannya, keluarga Ahmad Nafis yang dihadiri…

  • Inspektorat Majene Bongkar Satu per Satu Dugaan Persoalan di PKM Sendana

    MAJENE,– Inspektorat Kabupaten Majene kini tengah menaruh perhatian serius terhadap berbagai dugaan permasalahan yang mencuat di Puskesmas (PKM) Sendana 1. Sejumlah isu yang menjadi sorotan publik saat ini sedang ditelusuri dan didalami secara bertahap oleh tim pemeriksa. Kepala Inspektorat Kabupaten Majene, Kasman, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (15/6/2026), menegaskan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *