‎Dapur MBG di Malunda Terhenti, Persoalan Anggaran Seret Penyaluran dan Gaji Karyawan‎

‎
Majene- Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi perhatian. Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Mekkatta Selatan terpaksa menghentikan sementara operasionalnya karena dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) disebut belum masuk. Kamis (6/8/2026)

Foto : para siswa sekolah yg dihentikan MBG nya

Informasi tersebut diterima dari sejumlah pihak sekolah tingkat SD hingga SMA di wilayah Malunda. Berdasarkan penelusuran langsung, terdapat sekolah yang penyaluran MBG-nya berhenti sejak Senin, 3 Agustus 2026.


‎Namun, di sisi lain, sejumlah sekolah masih menerima MBG dari dapur SPPG lainnya. Perbedaan kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah sekolah, siswa, maupun masyarakat: mengapa ada SPPG yang tetap berjalan, sementara SPPG lainnya harus menghentikan penyaluran?


‎Salah seorang pihak sekolah yang ditemui saat penelusuran menyebut, pihaknya menerima informasi melalui grup komunikasi dari satuan pelayanan bahwa penyaluran MBG pada Senin tidak berjalan karena belum tersedia dana operasional untuk membeli bahan makanan.

“Dananya belum cair masih menunggu dari pusat” Ujar salah satu pihak sekolah


‎Informasi serupa juga disampaikan sejumlah siswa yang ditemui di sekolah. Mereka mengaku tidak lagi menerima MBG sejak Senin dari SPPG yang selama ini melayani sekolah mereka.


‎Dana BGN Belum Masuk, Operasional Terhenti


‎Untuk memastikan informasi tersebut, EPN Media mendatangi langsung SPPG Mekkatta Selatan dan meminta penjelasan kepada pihak pengelola.
‎Pihak SPPG membenarkan bahwa operasional penyaluran MBG untuk sementara dihentikan karena dana dari BGN di tingkat pusat belum masuk.

“Dana topwat dari BGN pusat belum cair, semua persyaratan sudah lengkap, kami masi menunggu dananya masuk, ujar kepala dapur


‎Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan dapur SPPG dalam memenuhi kebutuhan operasional, khususnya pembelian bahan makanan untuk penyaluran MBG.


‎Bukan hanya penyaluran yang terdampak. Pihak SPPG juga mengakui bahwa keterlambatan pencairan dana turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gaji karyawan belum dapat dibayarkan.


‎Kepala dapur SPPG Mekkatta Selatan menjelaskan, kondisi tersebut tidak terjadi begitu saja. Sebelumnya, SPPG mereka sempat mengalami kendala teknis sehingga dilakukan asesmen dan pembenahan. Dalam proses tersebut, penyaluran dana sempat terhenti.


‎Setelah kembali diperbolehkan beroperasi, pihak SPPG menggunakan sisa dana yang masih tersedia d untuk menjalankan operasional. Namun, setelah dana tersebut habis, mereka kembali berada dalam kondisi menunggu pencairan dana berikutnya.


‎Menurut pihak SPPG, kondisi inilah yang kemudian membuat penyaluran MBG harus dihentikan sementara.


‎Menunggu Pencairan, Kapan MBG Kembali Berjalan?


‎Pihak SPPG menyampaikan masih menunggu dana masuk dan berharap pencairan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Mereka menyebut akan menunggu hingga Jumat, 7 Agustus 2026, dan apabila dana telah masuk, penyaluran MBG akan kembali dijalankan seperti biasa.


‎Kondisi ini menjadi perhatian karena penghentian operasional SPPG kali ini bukan semata-mata berkaitan dengan kualitas makanan atau persoalan teknis dapur, melainkan menyangkut ketersediaan anggaran operasional dan pencairan dana dari pusat.


EPN Media akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini, termasuk memastikan bagaimana mekanisme pencairan dana, penyebab keterlambatan, serta kapan hak operasional dan pembayaran tenaga kerja pada SPPG yang terdampak dapat kembali dipenuhi.


‎Sebab, ketika dapur MBG berhenti beroperasi, yang ikut terdampak bukan hanya distribusi makanan kepada siswa, tetapi juga para pekerja yang menggantungkan penghasilan dari operasional dapur tersebut.

Diharapkan kepada Presiden Prabowo Subianto bersama pihak Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera menindaklanjuti dan mempercepat pencairan anggaran bagi SPPG yang telah memenuhi persyaratan, sehingga operasional dapur dapat kembali berjalan dan penyaluran MBG kepada para siswa tidak terhenti.

BERITA TANPA BATAS

  • ‎Dua Lembaga BPD Bersatu di Majene, Safri Bolong Jadi Motor Penggerak Halal Bihalal yang Penuh Makna

    MAJENE — Kolaborasi dua lembaga besar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Majene, yakni PABPDSI dan Forum BPD, mewarnai pelaksanaan halal bihalal antar anggota BPD se-Kabupaten Majene yang digelar di Rumah Makan Trans, Desa Bonde, Rabu (15 April 2026). Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi pasca Hari Raya, namun juga berkembang menjadi forum strategis…

  • ‎Dinas PMD Majene Tetap Tunjukkan Komitmen Pembinaan, 52 Anggota BPD PAW Dibekali Pelatihan

    Majene – Komitmen pembinaan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Majene kembali ditegaskan pasca pelantikan 52 Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara serentak, Rabu, 15 april 2026 Foto: H. Sudirman S.Pd M.si , Kadis PMD Meski Kepala Dinas PMD tidak hadir langsung dalam kegiatan tersebut, perannya tetap terlihat…

  • ‎Plt UPTD Disorot di Tengah Mutasi 71 Pejabat di Majene

    Rotasi dan mutasi 71 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Majene yang digadang-gadang sebagai langkah penyegaran birokrasi justru menyisakan tanda tanya di tengah publik. Di balik pergeseran jabatan tersebut, sorotan mengarah pada keberadaan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD di Kecamatan Malunda yang disebut telah menjabat dalam kurun waktu cukup lama, bahkan mendekati dua tahun. ‎Pemerintah Kabupaten…

  • Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, menggelar musyawarah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pendamping desa, para kepala dusun, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jumat, (30/10/2026). ‎‎Dalam musyawarah tersebut, salah satu pembahasan utama adalah pergeseran anggaran penghasilan tetap (siltap) yang sebelumnya dialokasikan untuk…


  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *