‎Dapur MBG di Malunda Terhenti, Persoalan Anggaran Seret Penyaluran dan Gaji Karyawan‎

‎
Majene- Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi perhatian. Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Mekkatta Selatan terpaksa menghentikan sementara operasionalnya karena dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) disebut belum masuk. Kamis (6/8/2026)

Foto : para siswa sekolah yg dihentikan MBG nya

Informasi tersebut diterima dari sejumlah pihak sekolah tingkat SD hingga SMA di wilayah Malunda. Berdasarkan penelusuran langsung, terdapat sekolah yang penyaluran MBG-nya berhenti sejak Senin, 3 Agustus 2026.


‎Namun, di sisi lain, sejumlah sekolah masih menerima MBG dari dapur SPPG lainnya. Perbedaan kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah sekolah, siswa, maupun masyarakat: mengapa ada SPPG yang tetap berjalan, sementara SPPG lainnya harus menghentikan penyaluran?


‎Salah seorang pihak sekolah yang ditemui saat penelusuran menyebut, pihaknya menerima informasi melalui grup komunikasi dari satuan pelayanan bahwa penyaluran MBG pada Senin tidak berjalan karena belum tersedia dana operasional untuk membeli bahan makanan.

“Dananya belum cair masih menunggu dari pusat” Ujar salah satu pihak sekolah


‎Informasi serupa juga disampaikan sejumlah siswa yang ditemui di sekolah. Mereka mengaku tidak lagi menerima MBG sejak Senin dari SPPG yang selama ini melayani sekolah mereka.


‎Dana BGN Belum Masuk, Operasional Terhenti


‎Untuk memastikan informasi tersebut, EPN Media mendatangi langsung SPPG Mekkatta Selatan dan meminta penjelasan kepada pihak pengelola.
‎Pihak SPPG membenarkan bahwa operasional penyaluran MBG untuk sementara dihentikan karena dana dari BGN di tingkat pusat belum masuk.

“Dana topwat dari BGN pusat belum cair, semua persyaratan sudah lengkap, kami masi menunggu dananya masuk, ujar kepala dapur


‎Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan dapur SPPG dalam memenuhi kebutuhan operasional, khususnya pembelian bahan makanan untuk penyaluran MBG.


‎Bukan hanya penyaluran yang terdampak. Pihak SPPG juga mengakui bahwa keterlambatan pencairan dana turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gaji karyawan belum dapat dibayarkan.


‎Kepala dapur SPPG Mekkatta Selatan menjelaskan, kondisi tersebut tidak terjadi begitu saja. Sebelumnya, SPPG mereka sempat mengalami kendala teknis sehingga dilakukan asesmen dan pembenahan. Dalam proses tersebut, penyaluran dana sempat terhenti.


‎Setelah kembali diperbolehkan beroperasi, pihak SPPG menggunakan sisa dana yang masih tersedia d untuk menjalankan operasional. Namun, setelah dana tersebut habis, mereka kembali berada dalam kondisi menunggu pencairan dana berikutnya.


‎Menurut pihak SPPG, kondisi inilah yang kemudian membuat penyaluran MBG harus dihentikan sementara.


‎Menunggu Pencairan, Kapan MBG Kembali Berjalan?


‎Pihak SPPG menyampaikan masih menunggu dana masuk dan berharap pencairan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Mereka menyebut akan menunggu hingga Jumat, 7 Agustus 2026, dan apabila dana telah masuk, penyaluran MBG akan kembali dijalankan seperti biasa.


‎Kondisi ini menjadi perhatian karena penghentian operasional SPPG kali ini bukan semata-mata berkaitan dengan kualitas makanan atau persoalan teknis dapur, melainkan menyangkut ketersediaan anggaran operasional dan pencairan dana dari pusat.


EPN Media akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini, termasuk memastikan bagaimana mekanisme pencairan dana, penyebab keterlambatan, serta kapan hak operasional dan pembayaran tenaga kerja pada SPPG yang terdampak dapat kembali dipenuhi.


‎Sebab, ketika dapur MBG berhenti beroperasi, yang ikut terdampak bukan hanya distribusi makanan kepada siswa, tetapi juga para pekerja yang menggantungkan penghasilan dari operasional dapur tersebut.

Diharapkan kepada Presiden Prabowo Subianto bersama pihak Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera menindaklanjuti dan mempercepat pencairan anggaran bagi SPPG yang telah memenuhi persyaratan, sehingga operasional dapur dapat kembali berjalan dan penyaluran MBG kepada para siswa tidak terhenti.

BERITA TANPA BATAS

  • ‎Keteladanan Ketua BPD Desa Lombang, Mundur Terhormat, Kembalikan Seluruh Aset Desa

    Kiprah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lombang, Arman, patut menjadi contoh bagi para penyelenggara pemerintahan desa di berbagai wilayah. Selama menjabat, Arman dikenal sebagai sosok yang aktif dan tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan, bahkan terlibat langsung dalam mengawal dan membuka dugaan kasus korupsi di desanya hingga menjadi terang. ‎Catatan pengawasannya yang impresif tidak hanya…

  • ‎Viral Motor BGN untuk Program MBG, Harga Tembus Puluhan Juta per Unit. Fakta vs Persepsi Publik

    EPN — Jagat media sosial kembali diguncang oleh beredarnya video yang memperlihatkan ratusan hingga ribuan sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Motor-motor tersebut disebut-sebut akan digunakan dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun justru memicu gelombang spekulasi di tengah masyarakat.Sorotan utama publik bukan hanya pada jumlah, tetapi juga nilai anggaran yang melekat pada…

  • Dari 52 ke 47 SPPG Ditutup. Alarm Keras bagi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

    Kebijakan tegas kembali diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulawesi Barat. Melalui surat resmi tertanggal 6 April 2026, BGN menetapkan penghentian operasional sementara terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar kelayakan. ‎Langkah ini diambil setelah ditemukan bahwa beberapa SPPG belum mengantongi Sertifikat…

  • Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemdes Sulai Gelar Musyawarah Perubahan APBDes 2026, Anggaran Siltap Dialihkan‎

    Pemerintah Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, menggelar musyawarah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut dihadiri pendamping desa, para kepala dusun, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jumat, (30/10/2026). ‎‎Dalam musyawarah tersebut, salah satu pembahasan utama adalah pergeseran anggaran penghasilan tetap (siltap) yang sebelumnya dialokasikan untuk…


  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *