‎Dapur MBG di Malunda Terhenti, Persoalan Anggaran Seret Penyaluran dan Gaji Karyawan‎

‎
Majene- Penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi perhatian. Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Mekkatta Selatan terpaksa menghentikan sementara operasionalnya karena dana dari Badan Gizi Nasional (BGN) disebut belum masuk. Kamis (6/8/2026)

Foto : para siswa sekolah yg dihentikan MBG nya

Informasi tersebut diterima dari sejumlah pihak sekolah tingkat SD hingga SMA di wilayah Malunda. Berdasarkan penelusuran langsung, terdapat sekolah yang penyaluran MBG-nya berhenti sejak Senin, 3 Agustus 2026.


‎Namun, di sisi lain, sejumlah sekolah masih menerima MBG dari dapur SPPG lainnya. Perbedaan kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan di tengah sekolah, siswa, maupun masyarakat: mengapa ada SPPG yang tetap berjalan, sementara SPPG lainnya harus menghentikan penyaluran?


‎Salah seorang pihak sekolah yang ditemui saat penelusuran menyebut, pihaknya menerima informasi melalui grup komunikasi dari satuan pelayanan bahwa penyaluran MBG pada Senin tidak berjalan karena belum tersedia dana operasional untuk membeli bahan makanan.

“Dananya belum cair masih menunggu dari pusat” Ujar salah satu pihak sekolah


‎Informasi serupa juga disampaikan sejumlah siswa yang ditemui di sekolah. Mereka mengaku tidak lagi menerima MBG sejak Senin dari SPPG yang selama ini melayani sekolah mereka.


‎Dana BGN Belum Masuk, Operasional Terhenti


‎Untuk memastikan informasi tersebut, EPN Media mendatangi langsung SPPG Mekkatta Selatan dan meminta penjelasan kepada pihak pengelola.
‎Pihak SPPG membenarkan bahwa operasional penyaluran MBG untuk sementara dihentikan karena dana dari BGN di tingkat pusat belum masuk.

“Dana topwat dari BGN pusat belum cair, semua persyaratan sudah lengkap, kami masi menunggu dananya masuk, ujar kepala dapur


‎Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan dapur SPPG dalam memenuhi kebutuhan operasional, khususnya pembelian bahan makanan untuk penyaluran MBG.


‎Bukan hanya penyaluran yang terdampak. Pihak SPPG juga mengakui bahwa keterlambatan pencairan dana turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gaji karyawan belum dapat dibayarkan.


‎Kepala dapur SPPG Mekkatta Selatan menjelaskan, kondisi tersebut tidak terjadi begitu saja. Sebelumnya, SPPG mereka sempat mengalami kendala teknis sehingga dilakukan asesmen dan pembenahan. Dalam proses tersebut, penyaluran dana sempat terhenti.


‎Setelah kembali diperbolehkan beroperasi, pihak SPPG menggunakan sisa dana yang masih tersedia d untuk menjalankan operasional. Namun, setelah dana tersebut habis, mereka kembali berada dalam kondisi menunggu pencairan dana berikutnya.


‎Menurut pihak SPPG, kondisi inilah yang kemudian membuat penyaluran MBG harus dihentikan sementara.


‎Menunggu Pencairan, Kapan MBG Kembali Berjalan?


‎Pihak SPPG menyampaikan masih menunggu dana masuk dan berharap pencairan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Mereka menyebut akan menunggu hingga Jumat, 7 Agustus 2026, dan apabila dana telah masuk, penyaluran MBG akan kembali dijalankan seperti biasa.


‎Kondisi ini menjadi perhatian karena penghentian operasional SPPG kali ini bukan semata-mata berkaitan dengan kualitas makanan atau persoalan teknis dapur, melainkan menyangkut ketersediaan anggaran operasional dan pencairan dana dari pusat.


EPN Media akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini, termasuk memastikan bagaimana mekanisme pencairan dana, penyebab keterlambatan, serta kapan hak operasional dan pembayaran tenaga kerja pada SPPG yang terdampak dapat kembali dipenuhi.


‎Sebab, ketika dapur MBG berhenti beroperasi, yang ikut terdampak bukan hanya distribusi makanan kepada siswa, tetapi juga para pekerja yang menggantungkan penghasilan dari operasional dapur tersebut.

Diharapkan kepada Presiden Prabowo Subianto bersama pihak Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera menindaklanjuti dan mempercepat pencairan anggaran bagi SPPG yang telah memenuhi persyaratan, sehingga operasional dapur dapat kembali berjalan dan penyaluran MBG kepada para siswa tidak terhenti.

BERITA TANPA BATAS

  • Kopdes Dipercepat Jangan Jadikan Desa Tumbal, Kepala Desa & BPD Pemegang Kendali, Bukan Bawahan Pemda. Hukum Taruhannya

    Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES/Kel Merah Putih) merupakan program strategis nasional yang ditugaskan secara terpusat oleh pemerintah kepada satu pelaksana nasional, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Berdasarkan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, yang mengatur percepatan pembangunan dan kelengkapan KOPDES di seluruh Indonesia. Adapun sumber pembiayaannya berasal dari skema nasional, antara lain…

  • Kompak Tanpa Komando di Bulan Puasa, Warga Malunda Bergerak Bantu Korban Kebakaran Galung Tulu

    Kompak di Bulan Puasa, Warga Malunda Relakan Waktu dan Tenaga Demi Korban Kebakaran. epedulian terhadap korban kebakaran di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), terus mengalir. Sejumlah kelompok masyarakat dari Malunda dan sekitarnya menggalang donasi sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian kemanusiaan bagi warga terdampak musibah kebakaran tersebut. Penggalangan donasi dilakukan oleh perwakilan…

  • Satu Warga Meninggal, 173 Orang Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Kebakaran di Polman

    epnmediaonline-Musibah kebakaran hebat terjadi di tengah suasana Ramadan, saat warga sedang melaksanakan Salat Tarawih. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam, 28 Februari 2026, sekitar pukul 20.30 Wita, di permukiman warga Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Api tiba-tiba berkobar dan dengan cepat melahap rumah-rumah warga di kawasan permukiman padat tersebut.…


Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *