Bantuan Sembako Marak Disalurkan, Warga Toppo Justru Bertanya: “Apakah Saya Tidak Layak?”


MAJENE, — Seorang warga di Dusun Toppo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, mempertanyakan kelayakan dirinya untuk mendapatkan bantuan sosial, termasuk bantuan sembako dan program bedah rumah.


Pertanyaan tersebut disampaikan seorang ibu melalui pesan pribadi kepada wartawan pada Jumat, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 16.54 WITA. Dalam pesannya, ia terlebih dahulu menyampaikan salam sebelum mempertanyakan apakah dirinya layak mendapatkan bantuan.


“Apakah layak saya tidak kena bantuan seperti sembako, bedah rumah,” demikian kurang lebih pertanyaan yang disampaikannya.


Warga tersebut juga menyebutkan dirinya berada di wilayah Toppo, tepatnya di belakang Pasar Deking.


Pesan itu baru diketahui dan dibaca setelah salat Isya. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi keluarga maupun status kepesertaan bantuan sosial yang bersangkutan.


Upaya konfirmasi juga telah dilakukan dengan meminta nomor WhatsApp untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada balasan dari yang bersangkutan.


Pertanyaan tersebut diduga muncul di tengah maraknya penyaluran bantuan di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah masyarakat diketahui menerima bantuan berupa beras, sembako, maupun bantuan yang berkaitan dengan program ketahanan pangan.


Kondisi tersebut bisa saja membuat sebagian warga yang merasa belum menerima bantuan kemudian mempertanyakan status dan kelayakan mereka sebagai penerima. Namun, hal tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan sebagai alasan utama warga tersebut menyampaikan pertanyaannya.


Karena itu, persoalan ini perlu dilihat secara objektif. Apakah yang bersangkutan memang belum terdata sebagai penerima bantuan, tidak memenuhi kriteria, atau terdapat persoalan lain dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan.


Pertanyaan seorang warga tersebut setidaknya menjadi perhatian, terlebih ketika penyaluran bantuan sosial tengah berlangsung di berbagai wilayah.


Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme, kriteria, serta pendataan penerima bantuan sehingga masyarakat yang mempertanyakan hak atau kelayakannya dapat memperoleh kepastian.


Sebab, bantuan sosial semestinya disalurkan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. Jika ada warga yang merasa layak tetapi belum menerima, tentu perlu ada ruang untuk memperoleh penjelasan dan memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan data, kriteria penerima, atau faktor lainnya.


EPN Media Online membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi dari warga yang bersangkutan maupun pihak pemerintah terkait mengenai persoalan tersebut.
Lokasi: Dusun Toppo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.


Catatan redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan pesan yang diterima redaksi. Status dan kelayakan warga yang bersangkutan sebagai penerima bantuan belum dapat dipastikan dan masih memerlukan verifikasi serta konfirmasi dari pihak terkait

BERITA TANPA BATAS

  • Keterbatasan Armada Jenazah di Puskesmas Malunda, Pemerintah Diharapkan Beri Perhatian

    Keterbatasan armada pengangkut jenazah di wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah. Kondisi tersebut kembali menjadi perhatian setelah adanya warga yang meninggal dunia di Puskesmas Malunda, Senin (28/9/2026).‎‎Pihak keluarga yang tengah berduka membutuhkan kendaraan untuk membawa jenazah ke rumah duka. Namun, hingga saat ini Puskesmas Malunda belum memiliki armada khusus pengangkut jenazah.‎‎Dalam…

  • ‎Ketua DPC APDESI Majene Sesalkan Dugaan Pengeroyokan di Pawai Kuda Maliaya

    ‎Ketua DPC APDESI Kabupaten Majene, Haerudin SH, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Mekkatta, menyampaikan keprihatinan atas dugaan pengeroyokan yang terjadi dalam rangkaian kegiatan hataman massal atau pawai kuda di Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Minggu 27/9/2026 ‎‎Desa Mekkatta merupakan salah satu desa yang berada di sekitar wilayah tempat kejadian perkara (TKP). Haerudin mengaku…

  • Pick Up Pembawa Ikan Nila Kecelakaan di Jalan Poros Majene-Mamuju, Diduga Sopir Mengantuk

    Sebuah mobil pick up yang mengangkut ikan nila mengalami kecelakaan di Jalan Poros Majene-Mamuju, tepatnya di wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 06.30 WITA. Menurut informasi yang dihimpun dari warga di lokasi, mobil tersebut diketahui berasal dari Sidrap dan dalam perjalanan menuju Topoyo untuk membawa ikan. Kecelakaan terjadi saat mobil pick up…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *