Bantuan Sembako Marak Disalurkan, Warga Toppo Justru Bertanya: “Apakah Saya Tidak Layak?”


MAJENE, — Seorang warga di Dusun Toppo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, mempertanyakan kelayakan dirinya untuk mendapatkan bantuan sosial, termasuk bantuan sembako dan program bedah rumah.


Pertanyaan tersebut disampaikan seorang ibu melalui pesan pribadi kepada wartawan pada Jumat, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 16.54 WITA. Dalam pesannya, ia terlebih dahulu menyampaikan salam sebelum mempertanyakan apakah dirinya layak mendapatkan bantuan.


“Apakah layak saya tidak kena bantuan seperti sembako, bedah rumah,” demikian kurang lebih pertanyaan yang disampaikannya.


Warga tersebut juga menyebutkan dirinya berada di wilayah Toppo, tepatnya di belakang Pasar Deking.


Pesan itu baru diketahui dan dibaca setelah salat Isya. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi keluarga maupun status kepesertaan bantuan sosial yang bersangkutan.


Upaya konfirmasi juga telah dilakukan dengan meminta nomor WhatsApp untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada balasan dari yang bersangkutan.


Pertanyaan tersebut diduga muncul di tengah maraknya penyaluran bantuan di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah masyarakat diketahui menerima bantuan berupa beras, sembako, maupun bantuan yang berkaitan dengan program ketahanan pangan.


Kondisi tersebut bisa saja membuat sebagian warga yang merasa belum menerima bantuan kemudian mempertanyakan status dan kelayakan mereka sebagai penerima. Namun, hal tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan sebagai alasan utama warga tersebut menyampaikan pertanyaannya.


Karena itu, persoalan ini perlu dilihat secara objektif. Apakah yang bersangkutan memang belum terdata sebagai penerima bantuan, tidak memenuhi kriteria, atau terdapat persoalan lain dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan.


Pertanyaan seorang warga tersebut setidaknya menjadi perhatian, terlebih ketika penyaluran bantuan sosial tengah berlangsung di berbagai wilayah.


Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme, kriteria, serta pendataan penerima bantuan sehingga masyarakat yang mempertanyakan hak atau kelayakannya dapat memperoleh kepastian.


Sebab, bantuan sosial semestinya disalurkan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. Jika ada warga yang merasa layak tetapi belum menerima, tentu perlu ada ruang untuk memperoleh penjelasan dan memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan data, kriteria penerima, atau faktor lainnya.


EPN Media Online membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi dari warga yang bersangkutan maupun pihak pemerintah terkait mengenai persoalan tersebut.
Lokasi: Dusun Toppo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.


Catatan redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan pesan yang diterima redaksi. Status dan kelayakan warga yang bersangkutan sebagai penerima bantuan belum dapat dipastikan dan masih memerlukan verifikasi serta konfirmasi dari pihak terkait

BERITA TANPA BATAS

  • DPO Meninggal Usai Penangkapan, LKBHMI Desak Kapolri Uji Rantai Komando Polda Sulsel

    MAKASSAR — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) HMI Cabang Makassar mendesak Mabes Polri tidak berhenti pada pemeriksaan internal terhadap anggota di lapangan menyusul meninggalnya seorang DPO kasus narkotika berinisial R setelah ditangkap di Kabupaten Bulukumba. Rabu 30/9/2026 Direktur LKBHMI HMI Cabang Makassar, Alif Fajar, S.H., menilai persoalan tersebut telah bergeser dari sekadar…

  • APAK–GRH Kembali Gelar Aksi di Kejari Makassar, Ishadul Desak Ketua KONI Ismail Segera Diperiksa

    MAKASSAR, 30 September 2026 — Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama Gerakan Revolusi Hukum (GRH) kembali akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada Rabu, 30 September 2026, pukul 13.00 WITA. Aksi tersebut dipimpin Ketua GRH Ishadul, S.H. bersama Ketua APAK A. Akbar, dengan salah satu tuntutan utama mendesak Kejari Makassar…

  • ‎Dugaan Penganiayaan di Malunda Masuk Tahap Penyidikan, Polda Sulbar: Dua Pihak Saling Lapor, 11 Saksi Diperiksa‎

    Kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di tengah kegiatan pawai kuda di Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, kini menjadi perhatian aparat penegak hukum. Selasa (29/9/2026) ‎‎Perkara yang sempat menyita perhatian publik dan ramai beredar di media sosial tersebut kini ditangani Polres Majene. Polda Sulawesi Barat memastikan proses hukum terhadap kasus itu terus berjalan dan seluruh…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *