Bantuan Sembako Marak Disalurkan, Warga Toppo Justru Bertanya: “Apakah Saya Tidak Layak?”


MAJENE, — Seorang warga di Dusun Toppo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, mempertanyakan kelayakan dirinya untuk mendapatkan bantuan sosial, termasuk bantuan sembako dan program bedah rumah.


Pertanyaan tersebut disampaikan seorang ibu melalui pesan pribadi kepada wartawan pada Jumat, 21 Agustus 2026 sekitar pukul 16.54 WITA. Dalam pesannya, ia terlebih dahulu menyampaikan salam sebelum mempertanyakan apakah dirinya layak mendapatkan bantuan.


“Apakah layak saya tidak kena bantuan seperti sembako, bedah rumah,” demikian kurang lebih pertanyaan yang disampaikannya.


Warga tersebut juga menyebutkan dirinya berada di wilayah Toppo, tepatnya di belakang Pasar Deking.


Pesan itu baru diketahui dan dibaca setelah salat Isya. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi keluarga maupun status kepesertaan bantuan sosial yang bersangkutan.


Upaya konfirmasi juga telah dilakukan dengan meminta nomor WhatsApp untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada balasan dari yang bersangkutan.


Pertanyaan tersebut diduga muncul di tengah maraknya penyaluran bantuan di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah masyarakat diketahui menerima bantuan berupa beras, sembako, maupun bantuan yang berkaitan dengan program ketahanan pangan.


Kondisi tersebut bisa saja membuat sebagian warga yang merasa belum menerima bantuan kemudian mempertanyakan status dan kelayakan mereka sebagai penerima. Namun, hal tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan sebagai alasan utama warga tersebut menyampaikan pertanyaannya.


Karena itu, persoalan ini perlu dilihat secara objektif. Apakah yang bersangkutan memang belum terdata sebagai penerima bantuan, tidak memenuhi kriteria, atau terdapat persoalan lain dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan.


Pertanyaan seorang warga tersebut setidaknya menjadi perhatian, terlebih ketika penyaluran bantuan sosial tengah berlangsung di berbagai wilayah.


Pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme, kriteria, serta pendataan penerima bantuan sehingga masyarakat yang mempertanyakan hak atau kelayakannya dapat memperoleh kepastian.


Sebab, bantuan sosial semestinya disalurkan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku. Jika ada warga yang merasa layak tetapi belum menerima, tentu perlu ada ruang untuk memperoleh penjelasan dan memastikan apakah persoalan tersebut berkaitan dengan data, kriteria penerima, atau faktor lainnya.


EPN Media Online membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi dari warga yang bersangkutan maupun pihak pemerintah terkait mengenai persoalan tersebut.
Lokasi: Dusun Toppo, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.


Catatan redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan pesan yang diterima redaksi. Status dan kelayakan warga yang bersangkutan sebagai penerima bantuan belum dapat dipastikan dan masih memerlukan verifikasi serta konfirmasi dari pihak terkait

BERITA TANPA BATAS

  • ‎Kabut Asap Melanda Sejumlah Wilayah Sulawesi, Dinkes Majene Imbau Warga Waspada‎

    MAJENE, — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi, termasuk Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Rabu, (14/10/2206)‎‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri dari paparan kabut asap.‎‎Melalui imbauan Dinas Kesehatan, warga…

  • ‎GRH: PEMEKARAN TANJUNG BARU BUKAN EUFORIA, MELAINKAN KEBUTUHAN RAKYAT — DORONG KEADILAN PEMBANGUNAN DAN BUKA JALAN MENUJU MONTA SELATAN

    BIMA — Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Revolusi Hukum (DPP GRH) menegaskan bahwa perjuangan pemekaran Desa Tanjung Baru harus ditempatkan sebagai agenda strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperpendek rentang kendali pemerintahan, dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih dekat, efektif, serta berkeadilan bagi masyarakat. Jumat, 9/10/2026 ‎Ketua Umum DPP GRH, Mhmd Rizky Hidayat, menyatakan bahwa pemekaran desa…

  • Pemekaran Tanjung Baru Menggantung? GRH Sulsel Tantang Pemkab Bima Buktikan Bima Bermartabat!

    BIMA — Sekretaris Jenderal DPD Sulawesi Selatan Gerakan Revolusi Hukum (GRH), Mulyadin, mendesak Pemerintah Kabupaten Bima segera memberikan kepastian atas aspirasi pemekaran Dusun Tanjung Baru, Desa Tangga Baru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. ‎Mulyadin menilai, pemekaran wilayah tersebut bukan sekadar tuntutan politik atau euforia sesaat, melainkan aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti melalui kajian…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *