Puskesmas Malunda Gelar Forum Konsultasi Publik, Aspirasi Masyarakat Dibahas Bersama

MALUNDA — UPTD Puskesmas Malunda menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai ruang terbuka untuk mendengar langsung aspirasi, kritik, serta keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Rabu, (2/9/2026)

‎Forum tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene Yuliani, Kepala UPTD Puskesmas Malunda Irwan, Camat Malunda, Kapolsek, Danramil, para kepala desa, jajaran tenaga kesehatan, lembaga masyarakat, akademisi serta tokoh masyarakat.

‎Pertemuan berlangsung dinamis. Sejumlah kepala desa dan peserta forum memberikan apresiasi terhadap pelayanan Puskesmas Malunda yang selama ini dinilai cukup baik. Namun, apresiasi tersebut juga disertai sejumlah catatan yang dianggap perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

‎Beberapa persoalan yang mencuat di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, ketersediaan air, kekurangan tenaga dokter gigi hingga kebutuhan tambahan armada ambulans.

‎Pelayanan Diapresiasi, Tetapi Kekurangan Tidak DitutupiPara kepala desa yang hadir menilai Puskesmas Malunda telah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, sejumlah keterbatasan di lapangan masih menjadi hambatan dalam memaksimalkan pelayanan.

“Kami mengapresiasi pelayanan Puskesmas yang selama ini sudah berjalan. Tetapi masih ada beberapa kebutuhan yang harus menjadi perhatian bersama, terutama sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan,” menjadi salah satu poin yang mengemuka dalam forum.

‎

‎Masukan tersebut dinilai penting karena Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan utama yang menjadi tumpuan masyarakat Malunda dan desa-desa di sekitarnya.

‎
Musim Kemarau, Persoalan Air Kembali Mengemuka Salah satu persoalan yang cukup mendapat perhatian adalah ketersediaan air.

Kepala UPTD Puskesmas Malunda, Irwan, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan upaya dengan menggali sumur untuk memenuhi kebutuhan air di lingkungan Puskesmas.

‎
Namun, upaya tersebut kini menghadapi kendala karena wilayah Malunda tengah memasuki musim kemarau.

“Kami sudah berupaya dengan menggali sumur untuk memenuhi kebutuhan air di Puskesmas. Tetapi sekarang sudah masuk musim kemarau, sehingga ketersediaan air kembali menjadi persoalan,” ujar Irwan.

‎Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena musim kemarau turut berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Majene telah mengambil langkah menghadapi kondisi kekeringan melalui status siaga/tanggap darurat yang berkaitan dengan dampak musim kemarau.

‎Di tengah kondisi tersebut, Puskesmas Malunda harus mengambil langkah sementara agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

‎“Solusi yang kami lakukan sementara adalah menyediakan atau mendatangkan air untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Puskesmas Malunda. Pelayanan tetap harus berjalan, sehingga kebutuhan air harus tetap dipenuhi,” jelas Irwan.

‎Menurutnya, air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan dari operasional Puskesmas, baik untuk pelayanan pasien, kebersihan, sanitasi maupun kebutuhan sehari-hari tenaga kesehatan.

‎Karena itu, persoalan air diharapkan tidak hanya diselesaikan dengan solusi sementara. Dibutuhkan langkah permanen agar Puskesmas tidak kembali menghadapi persoalan serupa setiap musim kemarau.


Selain air, keterbatasan tenaga dokter gigi juga menjadi salah satu persoalan yang disampaikan dalam forum. Kebutuhan tenaga medis tersebut dianggap penting karena pelayanan kesehatan masyarakat tidak hanya menyangkut pemeriksaan umum, tetapi juga pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang menjadi kebutuhan masyarakat.


‎Begitu pula dengan kebutuhan armada ambulans. Dengan wilayah pelayanan yang cukup luas, tambahan ambulans dinilai penting untuk mendukung pelayanan maupun proses rujukan pasien.

‎
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Yuliani, menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut dan mencari solusi sesuai kewenangan serta kemampuan pemerintah daerah.


“Apa yang disampaikan masyarakat dan pemerintah desa menjadi bahan evaluasi bagi kami. Kalau ada kekurangan, tentu harus kita carikan solusinya. Tidak boleh persoalan pelayanan hanya dibicarakan, tetapi harus ada tindak lanjut,” tegas Yuliani.

‎
Terkait kebutuhan ambulans, tenaga kesehatan dan sarana-prasarana, Dinas Kesehatan akan melakukan koordinasi untuk menentukan kebutuhan yang menjadi prioritas.

‎
“Kita akan melihat satu per satu kebutuhan yang ada, termasuk ambulans, tenaga kesehatan dan sarana-prasarana. Kita akan mencari solusi agar pelayanan di Puskesmas Malunda bisa semakin maksimal,” katanya.

Dalam forum tersebut, Yuliani juga menyampaikan perkembangan terkait Rumah Sakit Pratama yang berada di wilayah Salutambung.

‎Keberadaan rumah sakit tersebut diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan rujukan pasien dari wilayah Malunda dan sekitarnya.

Selama ini, pasien yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut harus dirujuk ke fasilitas kesehatan di Majene maupun Mamuju. Jarak yang cukup jauh tentu menjadi persoalan tersendiri, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan segera.

‎“Kita berharap Rumah Sakit Pratama segera diresmikan dan dapat beroperasi secara resmi tahun ini. Dengan begitu, masyarakat Malunda dan wilayah sekitarnya memiliki pilihan fasilitas rujukan yang lebih dekat,” ujar Yuliani


Forum Konsultasi Publik tersebut pada akhirnya menjadi ruang untuk membuka berbagai persoalan pelayanan kesehatan secara langsung di hadapan pemerintah dan masyarakat.

‎Kepala Puskesmas Malunda, Irwan, menegaskan bahwa setiap kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya.

‎“Kami menerima semua masukan yang disampaikan. Ini menjadi evaluasi bagi kami untuk memperbaiki pelayanan. Apa yang bisa kami selesaikan di tingkat Puskesmas akan kami maksimalkan, sedangkan yang membutuhkan dukungan Dinas Kesehatan akan kami koordinasikan,” ungkapnya.

‎Sementara itu, kehadiran Kepala Dinas Kesehatan dalam forum tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk mendengar langsung persoalan yang terjadi di tingkat pelayanan paling bawah.

BERITA TANPA BATAS
‎

  • Sopir dan Keluarga Korban Berdamai Diam-diam, Polisi Sempat Kesulitan Telusuri Kasus Lakalantas di Salutambung

    MAJENE – Seorang perempuan bernama Pesu (57) yang menurut keluarga Menderita Gangguan mental, warga Dusun salututambung, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, menjadi korban kecelakaan lalu lintas setelah diduga ditabrak sebuah mobil saat berjalan kaki menuju sungai di belakang masjid di dusun liba’ Desa salutuambung , Minggu (5/7/2026) sekitar pukul 10.00 WITA.‎‎Menurut keterangan keluarga, korban…

  • Sulai FC Tumbangkan Fantasy FC, Bukti Kekuatan Putra Daerah Tak Kalah dari Tim Bertabur Transferan!

    Sulai FC sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas Fantasy FC dalam laga Turnamen Gasebo Cup yang berlangsung sengit di Lapangan Mekatta.sabtu (4/7/2026) ‎Laga berlangsung ketat sejak peluit awal dibunyikan. Kedua tim saling jual beli serangan, namun kokohnya pertahanan Sulai FC membuat Fantasy FC kesulitan menciptakan peluang berbahaya. ‎Kebuntuan akhirnya pecah pada penghujung babak kedua. Berawal…

  • Respons Cepat! Pemprov Sulbar Turunkan Alat Berat Perbaiki Jalan Poros Salutambung – Mambi

    Keluhan warga terkait kondisi Jalan Poros Mambi–Salutambung, desa ulumanda kecamatan ulumanda kabupaten Majene mendapat respon cepat dari Pemerintah ProvinsiSulawesiBarat. Sabtu(4/7/2026). ‎Setelah sebelumnya dikeluhkan karena kondisinya yang rusak dan dinilai membahayakan pengguna jalan, hari ini pemerintah langsung menurunkan alat berat ke lokasi untuk melakukan perbaikan dan perawatan. ‎”Hari ini kami sudah menurunkan alat berat, dan saat…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *