MAJENE — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Majene hingga kini masih menjadi keluhan serius masyarakat. Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU bahkan telah menjadi pemandangan yang nyaris setiap hari. Bahkan kelangkaan BBM subsidi dik di kecamatan malunda harga enceran mencapai 15.000 per liter. Minggu (6/9/2026)
Respons lembaga eksekutif dan legislatif terhadap persoalan tersebut justru dinilai publik masih jauh dari harapan. Berbagai keluhan masyarakat yang bermunculan di media sosial seolah belum mendapatkan jawaban dan langkah konkret. Respons terhadap persoalan kelangkaan BBM bahkan terkesan seperti mencari jarum di tengah tumpukan jerami.
Padahal, BBM merupakan kebutuhan penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Ada nelayan yang membutuhkan BBM untuk melaut, petani untuk menggarap sawah, pekebun untuk menjalankan aktivitas di kebun, hingga pelaku usaha dan transportasi yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ketersediaan bahan bakar.
Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre, bahkan berisiko pulang tanpa mendapatkan BBM, persoalannya tidak lagi sekadar antrean di SPBU. Dampaknya sudah menyentuh aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sebagai masyarakat yang turut terdampak, tentu harapan besar diarahkan kepada seluruh unsur pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, agar bahu-membahu mencari solusi nyata.
Rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan. Rakyat membutuhkan tindakan. Pemda diharapkan melakukan koordinasi dan langkah konkret bersama pihak terkait, sementara DPRD memiliki fungsi pengawasan yang dapat digunakan untuk memanggil pihak-pihak terkait, turun langsung ke lapangan, dan mencari solusi atas persoalan distribusi BBM yang dikeluhkan masyarakat.
Jika antrean terus mengular dan keluhan masyarakat semakin meluas, maka wajar apabila publik mempertanyakan sejauh mana kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Dikutip dari Teras Sulbar Dalam pemberitaan Teras Sulbar berjudul “Pemda dan DPRD Bungkam Melihat Masyarakat Antre BBM”, kondisi antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Majene disoroti sebagai persoalan yang telah memicu keresahan masyarakat.
Pemberitaan tersebut juga memuat kritik dari tokoh pemuda Majene, Ahmad Rusli, yang mempertanyakan sikap Pemda dan DPRD di tengah masyarakat yang harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD dan kewenangan eksekutif pemerintah daerah semestinya diuji ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan seperti kelangkaan BBM.
Ia juga mendorong adanya langkah konkret, seperti pemeriksaan langsung ke lapangan, operasi pasar, maupun pemanggilan pihak-pihak terkait melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), guna mencari akar persoalan dan solusi atas kelangkaan BBM.
Suara Masyarakat Jangan Diabaikan
Persoalan kelangkaan BBM subsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, aparat penegak hukum, serta pihak terkait lainnya perlu duduk bersama dan mencari solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Apalagi jika terdapat dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi, persoalan tersebut harus ditelusuri secara serius berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
Lewat goresan pena dan tinta hitam, suara masyarakat akan terus disuarakan.
Sebab ketika rakyat sudah kesulitan mendapatkan kebutuhan dasar, diam bukanlah solusi.
Kini masyarakat menunggu, apakah Pemda dan DPRD Majene benar-benar akan turun tangan, atau rakyat kembali dibiarkan berjuang sendiri di tengah antrean BBM yang tak kunjung berakhir.
BERITA TANPA BATAS
Tinggalkan Balasan