SPBU Malunda Dipasangi Plang Pembinaan, Pasokan BBM Subsidi Dihentikan Selama 7 Hari

Majene — Terhitung hari ini, 6 September 2026, SPBU 74.914.01 Malunda, Kabupaten Majene, mulai dipasangi spanduk pemberitahuan bertuliskan “SPBU Ini Sedang Dalam Pembinaan PT Pertamina Patra Niaga”. Minggu (6/9/2026)


Pemasangan spanduk tersebut dilakukan setelah SPBU Malunda secara resmi menerima Surat Peringatan dan Sanksi Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dari PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.


Berdasarkan surat resmi tertanggal 1 September 2026 dengan Nomor 160/PPN/EL0201/2026-S3, Pertamina menyebut adanya sejumlah temuan hasil pemeriksaan lapangan pada 26–27 Agustus 2026 serta hasil pemeriksaan transaksi penyaluran BBM dan rekaman CCTV.


Dalam surat tersebut, Pertamina mencatat adanya transaksi yang dinilai tidak wajar, transaksi berulang dan penggunaan tangki modifikasi yang terindikasi berkaitan dengan penimbunan atau penyalahgunaan BBM. Selain itu, ditemukan pula penyaluran kepada konsumen non-kendaraan tanpa menggunakan surat rekomendasi yang juga terindikasi penimbunan dan penyalahgunaan.


Atas temuan tersebut, Pertamina memberikan Surat Peringatan Pertama sekaligus memberlakukan sanksi penghentian sementara penyaluran JBKP selama 7 hari kalender, terhitung 6 hingga 12 September 2026.


Dengan demikian, selama masa sanksi tersebut, SPBU Malunda tidak mendapatkan pasokan BBM jenis JBKP/Pertalite dari Pertamina.
Pertamina juga meminta pihak SPBU memastikan kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi serta melakukan coaching dan pembinaan kepada operator dan pengawas SPBU.


Pertamina menyatakan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap masa sanksi tersebut dan dapat mempertimbangkan perubahan apabila diperlukan. Namun, apabila kembali ditemukan pelanggaran serupa, sanksi dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.


Sementara itu, spanduk yang kini terpasang di area SPBU juga mengimbau masyarakat untuk mengisi Pertalite di SPBU terdekat yang tersedia.


Situasi ini diperkirakan akan berdampak pada pelayanan BBM bersubsidi bagi masyarakat Malunda dan wilayah sekitarnya selama masa penghentian pasokan berlangsung.

BERITA TANPA BATAS

  • HUT RI Baru Dibuka, Camat Ulumanda Bergegas Tinggalkan Acara, Dampak Kebakaran Hutan!

    Ulumanda, Senin 10 Agustus 2026 — Di tengah berlangsungnya pembukaan perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kecamatan Ulumanda, Camat Ulumanda Muhammad Arif justru harus meninggalkan kegiatan dan terjun langsung membantu memadamkan kebakaran hutan di Desa Sulai, Dusun Sulawesi Selatan. Foto: saat camat menghadiri pembukaan HUT RI Muhammad Arif bersama Kepala Dusun Sulai Selatan, masyarakat sekitar,…

  • ‎Dosen UNY Latih KWT Guwosari Bertani Sayuran Tanpa Tanah dan Listrik‎

    BANTUL — Keterbatasan lahan pekarangan tidak menghalangi Kelompok Wanita Tani (KWT) Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, untuk mengembangkan budidaya sayuran. Dengan pendampingan dosen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), anggota KWT belajar menanam berbagai jenis sayuran menggunakan teknologi hidroponik sederhana yang tidak membutuhkan tanah maupun listrik.‎‎Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan pada Kamis, 30 Juli 2026, melalui…

  • Darurat Kebakaran di Musim Kemarau, Damkar Keluhkan Solar: Camat Cari Solusi, PSC Ikut Bergerak

    Majene- Memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kian mengkhawatirkan. Sejumlah titik kebakaran dalam beberapa waktu terakhir membuat petugas pemadam kebakaran (Damkar) harus bekerja ekstra, bahkan mengerahkan puluhan tangki untuk menangani api yang merembet di lahan dan semak belukar. kamis, (6/8/2025) ‎Petugas Damkar yang siaga di Posko Malunda mengungkapkan kekhawatiran…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *