MAJENE — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Majene.Persoalan tersebut akan dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 8 September 2026, dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait.
Saat dikonfirmasi melalui telepon, Napirman mengatakan Komisi II DPRD Majene akan mencari tahu secara langsung penyebab terjadinya kelangkaan dan antrean BBM di sejumlah wilayah.
“Kami akan mencari tahu dan melakukan pemeriksaan apa penyebab kendala BBM, sehingga terjadi kelangkaan dan antrean di sejumlah wilayah Kabupaten Majene. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan BBM subsidi atau ada indikasi penimbunan,” ujar Napirman.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara faktual dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk unsur pemerintah daerah dan pengelola SPBU.
“Ini kami akan menyelenggarakan rapat, mengundang semua pihak terkait untuk mencari tahu apa penyebab faktanya. Insyaallah keluhan masyarakat akan kami kawal,” tegasnya.
Napirman menambahkan, langkah Komisi II tidak akan berhenti pada rapat. Setelah RDP digelar, pihaknya akan menjadwalkan kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus menelusuri penyebab kelangkaan dan antrean BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Setelah rapat, kami akan menjadwalkan untuk turun langsung ke lapangan, menindaklanjuti dan mencari tahu sebab-akibat persoalan ini,” tambah Napirman.
Gambar ilustrasi DPRD komisi II Kawal Sanksi SPBU di Malunda
Lebih lanjut, saat ditanya mengenai kondisi SPBU Malunda yang saat ini mendapat sanksi atau pembinaan berupa penghentian sementara pasokan BBM bersubsidi, Napirman mengatakan persoalan tersebut akan menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat.
Menurutnya, Komisi II DPRD Majene akan mencari solusi terbaik terkait sanksi atau pembinaan tersebut agar kebijakan yang diberikan tidak semakin berdampak terhadap masyarakat, sekaligus memastikan persoalan di SPBU Malunda dapat diselesaikan dengan baik. Pihak SPBU Malunda juga telah diundang untuk hadir dalam rapat tersebut guna memberikan penjelasan sekaligus mencari solusi bersama.
Komitmen tersebut menjadi penting di tengah keluhan masyarakat yang semakin meluas akibat sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. DPRD Majene diharapkan tidak hanya mendengar keluhan masyarakat, tetapi juga mampu memastikan akar persoalan, mengawasi distribusi BBM bersubsidi, serta mengambil langkah konkret apabila ditemukan adanya penyimpangan.
Publik kini menunggu hasil RDP dan bukti nyata komitmen Komisi II DPRD Majene setelah turun langsung ke lapangan.
BERITA TANPA BATAS
Tinggalkan Balasan