MAJENE, — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para nelayan di Kecamatan Malunda. Selasa (8/9/2026)
Kondisi tersebut salah satunya dirasakan nelayan di dusun Toppo, Desa Lombong, Kecamatan Malunda. Sejumlah nelayan mengaku memilih mengurangi aktivitas melaut karena sulit mendapatkan BBM dengan harga terjangkau. Bahkan, sebagian nelayan memilih tidak melaut karena biaya operasional dinilai sudah tidak sebanding dengan hasil tangkapan.
Foto : beberapa nelayan dan pedagang ikan di toppo
Beberapa nelayan di Toppo, Papa Nila bersama papa Aswan , mengatakan saat ini hanya sebagian nelayan yang masih berani melaut. Menurutnya, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya mendapatkan BBM, sementara harga di tingkat eceran cukup tinggi.
“BBM yang kami dapatkan secara eceran mahal, bisa mencapai Rp15 ribu per liter, bahkan Rp25 ribu per botol,” ujar Papa Nila
Ia menjelaskan, tingginya harga BBM semakin memberatkan nelayan karena hasil tangkapan ikan tidak selalu mencukupi untuk menutup biaya operasional. Kondisi laut yang dinilai sulit mendapatkan ikan juga membuat nelayan harus mempertimbangkan kembali sebelum berangkat melaut.
“Kalau berangkat melaut, belum tentu dapat ikan. Sementara bensin mahal. Kalau hasil tangkapan sedikit, kami bisa rugi,” keluhnya.
Dampak kondisi tersebut juga mulai dirasakan di tingkat pedagang dan konsumen. Harga ikan di pasaran saat ini disebut berada di kisaran Rp50 ribu hingga Rp55 ribu per kilogram.
Salah seorang pedagang ikan di wilayah Topo mengatakan, berkurangnya nelayan yang melaut turut memengaruhi ketersediaan ikan di pasaran.
“Nelayan sekarang susah mendapatkan ikan. Sebagian juga enggan melaut karena BBM mahal. Akibatnya, ikan yang masuk ke pasar juga berkurang,” ujarnya saat diwawancarai.
Kelangkaan BBM di Kecamatan Malunda sendiri terjadi di tengah adanya penghentian sementara pasokan BBM kepada SPBU Malunda. Berdasarkan informasi yang diterima, penghentian pasokan tersebut berlangsung mulai 6 hingga 12 September 2026 sebagai bagian dari sanksi yang diberikan kepada SPBU.
Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian karena penghentian pasokan berlangsung ketika masyarakat Malunda tengah mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Dampaknya tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada BBM, termasuk para nelayan.
Bagi nelayan, BBM merupakan kebutuhan utama untuk mengoperasikan perahu dan mencapai lokasi penangkapan ikan. Ketika BBM sulit diperoleh dan harga ecerannya tinggi, biaya melaut otomatis meningkat. Jika hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya operasional, nelayan berpotensi mengalami kerugian dan memilih tidak melaut.
Persoalan ini pun mulai berdampak pada rantai pasok ikan. Ketika jumlah nelayan yang melaut berkurang dan hasil tangkapan menurun, ketersediaan ikan di pasaran ikut terdampak sehingga harga di tingkat konsumen berpotensi meningkat.
Sementara itu, Komisi II DPRD Kabupaten Majene dijadwalkan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersma Pemrintah Daerah dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas persoalan kelangkaan BBM Termasuk di Kecamatan Malunda
RDP tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan persoalan distribusi, tetapi juga menghasilkan solusi konkret agar pasokan BBM kembali normal dan kebutuhan masyarakat, termasuk para nelayan dan petani , dapat terpenuhi.
BERITA TANPA BATAS
Tinggalkan Balasan