Keterbatasan Armada Jenazah di Puskesmas Malunda, Pemerintah Diharapkan Beri Perhatian

Keterbatasan armada pengangkut jenazah di wilayah Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, diharapkan mendapat perhatian dari pemerintah. Kondisi tersebut kembali menjadi perhatian setelah adanya warga yang meninggal dunia di Puskesmas Malunda, Senin (28/9/2026).
‎
‎Pihak keluarga yang tengah berduka membutuhkan kendaraan untuk membawa jenazah ke rumah duka. Namun, hingga saat ini Puskesmas Malunda belum memiliki armada khusus pengangkut jenazah.
‎
‎Dalam kondisi tersebut, pihak Puskesmas terpaksa meminjamkan ambulans untuk membantu proses pengangkutan jenazah kepada keluarga. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk pelayanan kemanusiaan di tengah keterbatasan sarana yang tersedia.
‎
‎Namun, penggunaan ambulans untuk mengangkut jenazah juga menjadi dilema tersendiri. Sebab, ambulans merupakan kendaraan pelayanan medis yang sewaktu-waktu harus digunakan untuk menangani pasien dalam kondisi darurat maupun kebutuhan rujukan.
‎
‎Terlebih, armada ambulans yang tersedia di Puskesmas Malunda masih terbatas, sementara wilayah pelayanan Puskesmas mencakup masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak dan wilayah Malunda merupakan salah satu wilayah terjauh dari pusat Kabupaten Majene.
‎
‎Kepala Puskesmas Malunda, Irwan, mengatakan pihaknya telah mengusulkan kebutuhan kendaraan pengangkut jenazah dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Menurutnya, kebutuhan tersebut penting mengingat tuntutan pelayanan kepada masyarakat cukup tinggi, sementara sarana transportasi yang tersedia masih terbatas.
‎
‎ “Kami sudah mengusulkan mobil jenazah dalam RDP. Kami berada di wilayah terjauh di Kabupaten Majene, sehingga dituntut memberikan pelayanan yang maksimal, sementara armada kami masih terbatas,” ujar Irwan.
‎
‎Ia mengungkapkan, kondisi tersebut kerap menempatkan pihak Puskesmas dalam situasi dilematis ketika terdapat pasien yang meninggal dunia.
‎
‎ “Kami dilema. Di satu sisi, kalau ada pasien yang meninggal di Puskesmas, ada aturan bahwa ambulans tidak boleh digunakan untuk membawa jenazah. Di sisi lain, keluarga yang berduka membutuhkan bantuan. Jadi, dalam kondisi tertentu kami mengutamakan sisi kemanusiaan,” katanya.

Foto: kapus malunda bersama pihak puskesmas malunda
‎

‎Menurutnya, penyediaan kendaraan khusus pengangkut jenazah akan sangat membantu masyarakat sekaligus menjaga agar ambulans tetap dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai kendaraan pelayanan kesehatan dan rujukan medis.
‎
‎Karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian dan mempertimbangkan penyediaan armada khusus pengangkut jenazah untuk wilayah Kecamatan Malunda.
‎
‎Dengan adanya kendaraan khusus tersebut, kebutuhan masyarakat dalam kondisi kedukaan dapat terbantu tanpa mengganggu fungsi utama ambulans dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BERITA TANPA BATAS

  • SPBU Malunda Beroperasi, Korlap BMMU Sarankan Harga Bensin Eceran Diturunkan. SPBU Sediakan Solar

    Barisan Masyarakat Malunda Ulumanda (BMMU) angkat bicara menyusul kembali beroperasinya SPBU Malunda pada Jumat pagi, 27 Februari.Koordinator Lapangan BMMU, Masri Tono,menyampaikan rasa syukur atas terpenuhinya tuntutan masyarakat setelah SPBU tersebut kembali melayani kebutuhan BBM warga. “Alhamdulillah, apa yang menjadi tuntutan masyarakat akhirnya terpenuhi. Untuk itu, kami meminta kerja sama seluruh pihak, khususnya para pengencer dan…

  • 46 Hari Tutup, SPBU Malunda Kembali Beroperasi dengan SOP Berlapis

    Setelah tidak beroperasi selama 46 hari, SPBU Malunda kabupaten mejene, akhirnya kembali dibuka dan mulai melayani masyarakat pada Jumat, 27 Februari 2026. Kepastian dibukanya kembali SPBU tersebut dikonfirmasi langsung oleh salah satu petugas SPBU Malunda. Ia menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima perintah resmi dari atasan untuk kembali membuka layanan operasional. “Ya benar, kami sudah mendapat…

  • Satu Nomor yang Bisa Menyelamatkan Hidupmu, Jangan lewatkan informasi ini!

    Selain rumah sakit dan Puskesmas, ada satu lagi fasilitas penting yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, yaitu PSC (Public Safety Center). PSC adalah pusat yang berperan dalam penanganan darurat medis dan koordinasi penanganan bencana. Dengan tugas utama memberikan tanggapan cepat dalam situasi darurat, PSC membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan pertama, baik dalam…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *