MALUNDA — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene menggelar rapat koordinasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Malunda, Sabtu (3/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Malunda tersebut dihadiri para kepala desa, lurah, jajaran BPBD Kabupaten Majene, serta anggota pemadam kebakaran.Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri langsung Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Majene, Suwardi, S.Ag., M.Pd.
Dalam kesempatan itu, Suardi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terlebih di tengah kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Ia menekankan bahwa aktivitas pembakaran yang tidak terkendali dapat dengan mudah meluas dan berdampak terhadap lingkungan serta permukiman warga.
Selain membahas karhutla, Suwardi juga menyinggung perkembangan bantuan stimulan tahap II bagi masyarakat terdampak gempa yang hingga kini masih dalam proses pengusulan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, pihak BPBD terus melakukan komunikasi dan menanyakan perkembangan bantuan tersebut ke pemerintah pusat.
“Tidak henti-hentinya kita mengusulkan dan menanyakan ke pusat. Ada beberapa kabupaten yang sampai sekarang masih terus mengusulkan dan belum selesai,” ujar Suardi.
Ia mencontohkan kondisi di Palu yang menurutnya masih menghadapi proses penyelesaian bantuan pascabencana gempa tahun 2018.
“Untuk itu kita berdoa saja, semoga harapan kita bantuan stimulan tahap kedua ini bisa terealisasi,” katanya.
Sementara terkait kondisi kekeringan, Suwardi menyebut BPBD telah melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai perkembangan musim.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi tersebut, musim hujan diperkirakan mulai berlangsung hingga sekitar Desember, bahkan berpotensi berlanjut hingga Maret 2027.
Di sisi lain, Lurah sekaligus Sekcam Malunda, Yusriah, mengatakan rapat koordinasi juga membahas kesiapan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Malunda.
Menurutnya, kelengkapan sarana dan prasarana serta kebutuhan operasional anggota Damkar menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut.
“Termasuk kelengkapan Damkar Pos Malunda, baik peralatan maupun operasional anggota, akan menjadi perhatian dan pembahasan lebih lanjut,” ujar Yusriah.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi potensi karhutla, sekaligus memastikan kebutuhan penanganan bencana di wilayah Malunda mendapat perhatian.
BERITA TANPA BATAS
Tinggalkan Balasan