Rumah Sakit Pratama Salutambung Sudah Beroperasi, Kemenkes Turun Langsung: Bukan Cari Kesalahan, tetapi Cari Solusi‎

MAJENE — Rumah Sakit Pratama Salutambung, Kabupaten Majene, yang dibangun sejak 2020 dan sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi serta bangunan kemasukan air, kini telah membuka pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD), rawat inap, dan poli. Namun, penguatan mutu pelayanan, pemenuhan standar, dan percepatan akreditasi menjadi pekerjaan penting agar rumah sakit ini semakin siap melayani masyarakat. Rabu ( 7/10/2026).
‎
‎Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene turun langsung melaksanakan investigasi, pembinaan, dan pengawasan. Kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda koordinasi, tetapi juga momentum untuk melihat kondisi riil fasilitas, sarana prasarana, serta sistem pelayanan kesehatan di lapangan.
‎
‎Ketua tim kerja pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Kesehatan, Eva Kristina, dalam sambutannya menegaskan bahwa kedatangan tim bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengidentifikasi persoalan dan mengetahui bentuk dukungan yang dibutuhkan.
‎
‎“Kami bukan datang untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencari masalah dan mengetahui apa yang bisa kami bantu. Kami tidak ingin hanya mendengar katanya-katanya. Kami ingin melihat langsung dan mendapatkan potret yang objektif,” demikian inti penegasan Eva Kristina dalam sambutannya.
‎

‎Menurutnya, peninjauan langsung diperlukan untuk mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam sistem rujukan, berdiskusi dengan petugas kesehatan, serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan mutu pelayanan.
‎
‎Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Yuliani, menyampaikan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan pascagempa. Perbaikan tersebut dilakukan melalui perhatian dan dukungan pemerintah, termasuk anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
‎
‎Yuliani juga menekankan pentingnya integrasi pelayanan dengan seluruh puskesmas beserta sarana dan prasarana pendukungnya. Keterhubungan layanan ini diharapkan dapat memperkuat sistem rujukan dan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
‎
‎Selain pembenahan fasilitas, sejumlah hal strategis turut menjadi perhatian, mulai dari mutu pelayanan, keselamatan pasien, kepuasan masyarakat, percepatan akreditasi, hingga peluang kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
‎
‎Dalam keterangannya, Yuliani juga menyinggung kepastian pembayaran gaji PPPK, termasuk gaji ke-13 dan ke-14, yang disebutnya aman. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai dukungan terhadap tenaga kesehatan dan keberlangsungan pelayanan.
‎
‎Dari pihak Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, disampaikan pula bahwa pelayanan rawat inap dan UGD di Rumah Sakit Pratama Salutambung telah berjalan sekitar dua bulan terakhir.


‎Kini, tantangannya bukan sekadar membuka pintu pelayanan, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang aman, bermutu, dan dapat diandalkan.

Kehadiran tim Kementerian Kesehatan diharapkan tidak berhenti pada kunjungan dan evaluasi, tetapi berlanjut pada solusi konkret terhadap kekurangan yang ditemukan di lapangan.
‎
‎EPN Media akan terus mengawal perkembangan pelayanan Rumah Sakit Pratama Salutambung, termasuk tindak lanjut pembinaan, pemenuhan standar pelayanan, percepatan akreditasi, serta kesiapan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

BERITA TANPA BATAS

  • Sorotan Administrasi Pemanfaatan Aset dalam Pembangunan KOPDES di Desa Sulai

    Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Karena itu, pelaksanaannya tentu patut didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Namun demikian, percepatan pembangunan program tersebut juga tetap harus memperhatikan prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri…

  • Aset Pemda Untuk KOPDES Dipertanyakan, DPRD dan BPKAD Didesak Segera Tuntaskan Legalitas Lahan

    Majene-Persoalan status lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di sejumlah desa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan persoalan Legalitas Lahan , BPKAD berikan penjelasan. Setelah sebelumnya mencuat di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, diketahui bahwa tidak hanya satu lokasi yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah yang hingga kini belum dihibahkan secara resmi kepada…

  • Jelang Lebaran, Ribuan PPPK Paruh Waktu Dipastikan Terima THR, Pemkab Siapkan Anggaran Miliaran

    BONE — Kabar menggembirakan datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bone. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone memastikan para PPPK paruh waktu tetap akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, pada Jumat (6/3/2026). Menurutnya, total penerima THR di lingkungan Pemkab…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *