DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026
Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar 3.000 lainnya bukan berarti seluruhnya tidak menerima gaji.
Ia menjelaskan, dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 PPPK telah mendapatkan gaji melalui anggaran pada instansi tempat mereka bekerja masing masing.
Dengan demikian, persoalan yang masih perlu dicarikan solusi, menurut Napirman, adalah sekitar 2.000 PPPK yang belum memiliki sumber anggaran atau amparan gaji.
“Keliru kalau disebut 3.000 orang semuanya tidak ter-cover dalam penggajian. Dari jumlah itu, sekitar 1.000 lebih sudah digaji melalui instansi masing-masing. Yang belum memiliki amparan gaji sekitar 1.000 orang,” jelasnya.
Napirman mengatakan, pihaknya akan mendorong pendataan lebih lanjut untuk memastikan siapa saja PPPK pw yang aktif bekerja tetapi belum memiliki sumber anggaran untuk pembayaran gaji.
Ia juga menyebut DPRD akan memperjuangkan persoalan tersebut, termasuk dengan melihat kemungkinan ketersediaan anggaran daerah, seperti sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA).
“Data mereka harus dikumpulkan terlebih dahulu, siapa saja yang aktif bekerja dan belum memiliki ampara gaji. Insyaallah akan kami perjuangkan, apalagi jika masih ada anggaran atau SiLPA yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut Napirman untuk PPPK Penuh waktu menyebut Paling lambat diterima bulan 11 dan akan dirapel,
“Laporkan ke DPRD jika ada PPPK yang tdk Terima gaji ful selama satu tahun anggaran” Ungkapnya
Klarifikasi ini menjadi bagian penting dari pembahasan persoalan penggajian PPPK paruh waktu dan penuh waktu di Kabupaten Majene.
Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada nasib ribuan PPPK setelah muncul pertanyaan mengenai jumlah pegawai yang telah terakomodasi dalam APBD Perubahan.
Meski demikian, kepastian jumlah pegawai yang telah memiliki alokasi anggaran, besaran kebutuhan gaji, serta sumber pembiayaan bagi sekitar 2.000 PPPK paruh waktu yang belum memiliki amparan gaji masih perlu dipastikan melalui data resmi pemerintah daerah.
EPN Media akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut, termasuk upaya DPRD dan pemerintah daerah dalam mencari solusi agar PPPK yang aktif bekerja memperoleh kepastian pembayaran haknya.
BERITA TANPA BATAS
Tinggalkan Balasan