MAJENE – Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, membutuhkan solusi jangka panjang. Ketiadaan fasilitas khusus untuk perawatan dan rehabilitasi menjadi tantangan yang perlu segera mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Hingga akhir Oktober 2026, tercatat sekitar 20 laporan masyarakat terkait keberadaan ODGJ yang membutuhkan penanganan intensif. Kondisi ini memunculkan harapan agar pemerintah menghadirkan fasilitas yang memadai sehingga ODGJ tidak telantar di ruang publik dan memperoleh perawatan yang layak.
Menanggapi persoalan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah Badan Pemantau Korupsi Penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPW BPKP NKRI) Sulawesi Barat menyampaikan aspirasi dan masukan konstruktif kepada pemerintah daerah. Lembaga ini mendorong agar pengadaan rumah perawatan, shelter, atau fasilitas penampungan khusus bagi ODGJ menjadi salah satu prioritas dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan sosial di Majene.
Selama ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Majene menghadapi kendala dalam menindaklanjuti kebutuhan penampungan ODGJ karena belum tersedianya fasilitas khusus, seperti rumah sakit jiwa atau shelter rehabilitasi di wilayah setempat.
Kondisi tersebut menegaskan pentingnya langkah konkret dan koordinasi lintas sektor agar penanganan ODGJ tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memberikan kepastian perawatan, pendampingan, dan rehabilitasi yang manusiawi.
Melihat kebutuhan tersebut, MUSTAJAR dari DPW BPKPRI, yang beralamat di Jalan Sumur Tiga, Lingkungan Copala, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, turut menyumbangkan pemikiran dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan serta mengupayakan dukungan dari kementerian terkait.
Gayung bersambut, aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, Dra. Hj. Yuliani, M.Adm.Pemb. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian lembaga pemantau yang turut memberikan masukan demi peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
”Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya BPKP NKRI, yang selalu aktif memberikan masukan demi kebaikan bersama di Kabupaten Majene. Terkait aspirasi pengadaan fasilitas perawatan ini, Dinas Kesehatan akan berupaya maksimal dan segera menyampaikannya kepada pimpinan daerah, yakni Bupati Majene, agar dapat diteruskan ke kementerian terkait,” ungkap Yuliani, Kamis (29/10/2026).
Respons tersebut menjadi langkah awal bagi perjuangan menghadirkan fasilitas penanganan ODGJ yang lebih memadai di Kabupaten Majene. Selanjutnya, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah daerah dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar aspirasi masyarakat tidak berhenti pada usulan, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan dan dukungan nyata.
Penanganan ODGJ bukan semata-mata persoalan ketertiban umum, melainkan juga menyangkut hak atas pelayanan kesehatan, perlindungan, dan kehidupan yang bermartabat. Karena itu, keberadaan fasilitas perawatan yang layak menjadi kebutuhan penting yang patut diperjuangkan bersama.
BERITA TANPA BATAS
Tinggalkan Balasan