Tidak Ditemukan Tanda Kekerasan, Keluarga Bocah di Lombong Timur Menolak Dilakukan Otopsi

Terkait penemuan jenazah seorang bocah di Desa Lombong pada pukul 17:00 kamis, (5/3/2026) hanyut di sungai yang ditemukan seorang pemancing di kolong jembatan deking , Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, pihak kepolisian menyampaikan klarifikasi resmi mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal atau visum luar yang dilakukan oleh tenaga medis di Puskesmas Malunda, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak keluarga korban memutuskan untuk menolak dilakukannya proses otopsi. Penolakan tersebut telah disampaikan oleh keluarga korban kepada pihak kepolisian.

Informasi yang diperoleh dari pihak Polsek malunda menyebutkan bahwa sebelumnya kedua orang tua korban tidak berada di lokasi saat jenazah ditemukan. Namun melalui komunikasi via telepon, pihak keluarga telah menyatakan sikap penolakan terhadap tindakan otopsi.

Saat ini, surat pernyataan penolakan otopsi dari pihak keluarga juga telah smentara proses dibuat sebagai bentuk pernyataan resmi kepada aparat yang menangani kasus tersebut.

Sementara itu, proses pemakaman bocah tersebut sudah dilaksanakan pada Jumat pagi , 6 Maret, di kampung halamannya.

Pihak kepolisian menyatakan tetap menghormati keputusan keluarga korban, sembari memastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemberitaan Tanpa Batas

  • DPO Meninggal Usai Penangkapan, LKBHMI Desak Kapolri Uji Rantai Komando Polda Sulsel

    MAKASSAR — Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) HMI Cabang Makassar mendesak Mabes Polri tidak berhenti pada pemeriksaan internal terhadap anggota di lapangan menyusul meninggalnya seorang DPO kasus narkotika berinisial R setelah ditangkap di Kabupaten Bulukumba. Rabu 30/9/2026 Direktur LKBHMI HMI Cabang Makassar, Alif Fajar, S.H., menilai persoalan tersebut telah bergeser dari sekadar…

  • APAK–GRH Kembali Gelar Aksi di Kejari Makassar, Ishadul Desak Ketua KONI Ismail Segera Diperiksa

    MAKASSAR, 30 September 2026 — Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK) bersama Gerakan Revolusi Hukum (GRH) kembali akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada Rabu, 30 September 2026, pukul 13.00 WITA. Aksi tersebut dipimpin Ketua GRH Ishadul, S.H. bersama Ketua APAK A. Akbar, dengan salah satu tuntutan utama mendesak Kejari Makassar…

  • ‎Dugaan Penganiayaan di Malunda Masuk Tahap Penyidikan, Polda Sulbar: Dua Pihak Saling Lapor, 11 Saksi Diperiksa‎

    Kasus dugaan penganiayaan yang terjadi di tengah kegiatan pawai kuda di Desa Maliaya, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, kini menjadi perhatian aparat penegak hukum. Selasa (29/9/2026) ‎‎Perkara yang sempat menyita perhatian publik dan ramai beredar di media sosial tersebut kini ditangani Polres Majene. Polda Sulawesi Barat memastikan proses hukum terhadap kasus itu terus berjalan dan seluruh…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *