EPN — Jagat media sosial kembali diguncang oleh beredarnya video yang memperlihatkan ratusan hingga ribuan sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Motor-motor tersebut disebut-sebut akan digunakan dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun justru memicu gelombang spekulasi di tengah masyarakat.Sorotan utama publik bukan hanya pada jumlah, tetapi juga nilai anggaran yang melekat pada kendaraan tersebut.
Berdasarkan penelusuran dari sejumlah media nasional, motor yang terlihat dalam video viral tersebut diduga merupakan tipe Emmo JVX GT, motor listrik bergaya trail dengan spesifikasi lapangan. Harga kendaraan ini pun tidak bisa dianggap ringan.
Data dari katalog pengadaan pemerintah mencatat, harga unit berada di kisaran Rp49,9 juta per unit (sudah termasuk pajak). Sementara harga pasar atau situs resmi produsen menyebut angka sekitar Rp56,8 juta per unit.
Jika dikalikan dengan jumlah realisasi yang telah dikonfirmasi, yakni 21.801 unit dari total rencana 25.000 unit, maka nilai pengadaan ini diperkirakan menembus lebih dari Rp1 triliun.
Di tengah riuhnya isu tersebut, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah kendaraan mencapai 70 ribu unit adalah tidak benar. Ia menyebut pengadaan ini merupakan bagian dari anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun demikian, fakta bahwa motor-motor tersebut belum didistribusikan secara luas dan masih dalam proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN), justru menimbulkan ruang tafsir di tengah publik.
Di sisi lain, sejumlah pihak di daerah bahkan mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait distribusi kendaraan tersebut, meski video yang beredar telah lebih dulu membentuk opini publik.
Antara Kebutuhan Operasional dan Transparansi Publik Penggunaan kendaraan listrik untuk program nasional seperti MBG tentu memiliki sisi positif, mulai dari efisiensi operasional hingga dukungan terhadap energi ramah lingkungan.
Namun, dalam skala pengadaan yang mencapai puluhan ribu unit dengan nilai triliunan rupiah, publik menuntut lebih dari sekadar klarifikasi, yakni transparansi penuh terhadap perencanaan, distribusi, hingga urgensi kebutuhan di lapangan. Kasus ini menunjukkan satu hal penting.
Ketika informasi resmi terlambat, maka ruang publik akan diisi oleh spekulasi.Motor itu nyata. Programnya resmi.Namun yang menjadi persoalan hari ini bukan sekadar keberadaan, melainkan kejelasan, keterbukaan, dan kepercayaan publik.
Namun hingga saat ini, meski pengadaan kendaraan operasional tersebut telah terealisasi dalam jumlah besar, Namun distribusinya ke daerah belum juga berjalan.
Motor-motor itu masih berada dalam tahap administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) dan belum digunakan oleh petugas di lapangan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah publik ketika anggaran telah terserap dalam skala besar, tetapi pemanfaatannya belum dirasakan secara langsung.
Publik pun kini menanti kejelasan. kapan kendaraan tersebut benar-benar digunakan dan sejauh mana dampaknya terhadap efektivitas program MBG di lapangan.
”EPN menilai, polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik agar setiap kebijakan besar tidak lagi “viral dulu, jelas kemudian”.©️EPN
PEMBERITAAN TANPA BATAS
Tinggalkan Balasan