Majene — Di tengah keluhan puluhan desa terkait mandeknya belanja operasional, pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene akhirnya memberikan klarifikasi. sabtu, (25/4/2026)
Sekretaris BKAD Majene, Rudi Hartanto, menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) disebabkan oleh belum masuknya sumber anggaran yang menjadi dasar penyaluran dana tersebut.
Meski demikian, pemerintah daerah disebut tetap berupaya menjaga stabilitas pemerintahan desa, khususnya dalam hal penggajian.
“Untuk penggajian saat ini sudah bisa dicairkan. Pemerintah daerah berupaya agar pembayaran gaji bisa berjalan setiap bulan, walaupun sumber ADD untuk anggaran tersebut belum cair,” jelas Rudi.
Ia juga mengungkapkan bahwa BKAD saat ini tengah melakukan konfirmasi ke Kementerian Keuangan terkait kejelasan pencairan ADD. Hal ini dilakukan karena ketersediaan anggaran di daerah belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan tersebut.
“Kami masih menunggu kepastian dari pusat, karena memang sumber anggaran ADD belum masuk. Sementara kemampuan keuangan daerah juga terbatas, insya alllah semoga bulan depan bisa dicairkan diharpakan para pemrintah desa bersabar ” tambahnya.
Klarifikasi ini sekaligus menjawab tanda tanya para kepala desa. Namun di sisi lain, kondisi ini tetap menyisakan persoalan besar, operasional desa yang belum tersentuh anggaran, sementara pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan.
Situasi ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam menjagakeberlangsungan pemerintahan desa di tengah ketergantungan yang tinggi terhadap transfer anggaran dari pusat.
PEMBERITAAN TANPA BATAS
Tinggalkan Balasan