Anggaran Desa Menurun, Pemdes Sulai Tetap Salurkan BLT untuk 27 KPM

Pemerintah Desa Sulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap kedua kepada 27 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Minggu, 24 mei-2026 Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pendamping desa serta anggota BPD Sulai.


Dalam kesempatan itu, pendamping desa menyampaikan bahwa setiap tahun regulasi penggunaan Dana Desa terus mengalami perubahan, termasuk pada program BLT Dana Desa.

‎ia menegaskan pihaknya akan terus mendampingi pemerintah desa agar proses penyaluran bantuan tetap berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

‎‎“Setiap tahun regulasi penggunaan Dana Desa terus mengalami perubahan, termasuk BLT. Kami akan terus mendampingi pemerintah desa agar penyaluran bantuan ini tetap sesuai dengan kategori dan aturan yang berlaku,” ujar Sarkasi Pendamping desa Kecamatan Ulumanda

‎Sementara itu, Kepala Desa Sulai Abdullah, mengatakan bahwa meskipun anggaran desa mengalami penurunan yang cukup drastis, pemerintah desa tetap berupaya menyalurkan BLT kepada masyarakat yang benar-benar masuk dalam kategori penerima manfaat.

“Kendati anggaran desa mengalami penurunan, kami tetap berupaya agar bantuan langsung tunai ini dapat tersalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerima. Semoga bantuan ini dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya. ***

©️Epn

PEMBARIATAAN TANPA BATAS

  • Sorotan Administrasi Pemanfaatan Aset dalam Pembangunan KOPDES di Desa Sulai

    Program Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat desa. Karena itu, pelaksanaannya tentu patut didukung oleh semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat desa. Namun demikian, percepatan pembangunan program tersebut juga tetap harus memperhatikan prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Mengacu pada **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri…

  • Aset Pemda Untuk KOPDES Dipertanyakan, DPRD dan BPKAD Didesak Segera Tuntaskan Legalitas Lahan

    Majene-Persoalan status lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di sejumlah desa di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan persoalan Legalitas Lahan , BPKAD berikan penjelasan. Setelah sebelumnya mencuat di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, diketahui bahwa tidak hanya satu lokasi yang menggunakan lahan milik pemerintah daerah yang hingga kini belum dihibahkan secara resmi kepada…

  • Jelang Lebaran, Ribuan PPPK Paruh Waktu Dipastikan Terima THR, Pemkab Siapkan Anggaran Miliaran

    BONE — Kabar menggembirakan datang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bone. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone memastikan para PPPK paruh waktu tetap akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, pada Jumat (6/3/2026). Menurutnya, total penerima THR di lingkungan Pemkab…


Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *