Di Tengah Polemik yang Belum Tuntas, Apresiasi Puskesmas Sendana I Tuai Tanda Tanya‎



‎MAJENE, 7 Juni 2026 — Pemberian apresiasi terhadap prestasi pelayanan Puskesmas Sendana I oleh Bupati Majene tentu merupakan hak dan kewenangan pemerintah daerah. Prestasi yang diraih sebuah institusi pelayanan publik memang layak mendapat penghargaan sebagai bentuk motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Namun di sisi lain, publik juga belum melupakan berbagai polemik yang dalam beberapa waktu terakhir mencuat dan menjadi perhatian masyarakat terkait Puskesmas Sendana I.
‎
‎Mulai dari keluhan keterlambatan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi yang disampaikan sejumlah dokter dan tenaga kesehatan kepada Bupati Majene, munculnya surat pernyataan tidak percaya terhadap kepemimpinan kepala puskesmas, hingga dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang ikut menyuarakan aspirasi mereka.
‎
‎Berbagai persoalan tersebut telah menjadi konsumsi publik dan mendapat perhatian dari berbagai pihak.
‎
‎Tak hanya itu, sejumlah persoalan terkait pelayanan dan manajemen Puskesmas Sendana I juga sempat menjadi pembahasan dalam forum DPRD Majene. Berbagai masukan dan kritik yang muncul kala itu menunjukkan adanya harapan besar agar pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas terus dibenahi dan ditingkatkan.
‎
‎Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan yang wajar dari masyarakat.
‎Apakah seluruh persoalan yang sempat menjadi sorotan publik telah selesai?
‎Jika telah diselesaikan, tentu masyarakat berhak mengetahui hasil evaluasi, langkah penyelesaian, serta kebijakan yang telah ditempuh oleh pihak terkait.
‎
‎Sebaliknya, apabila masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan, maka evaluasi yang menyeluruh menjadi penting agar apresiasi yang diberikan benar-benar didasarkan pada kondisi yang utuh, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
‎
‎Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, apresiasi dan evaluasi seharusnya berjalan beriringan. Prestasi yang diraih tidak boleh diabaikan.
‎
‎Namun kritik, masukan, dan keluhan yang muncul juga tidak boleh dipinggirkan.
‎Karena tujuan akhirnya bukan untuk mempertahankan citra seseorang ataupun menjatuhkan pihak tertentu, melainkan memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan maksimal, profesional, dan transparan.
‎
‎Publik saat ini tidak membutuhkan polemik yang berkepanjangan. Publik membutuhkan kejelasan. Apakah Dinas Kesehatan telah melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang sempat mencuat?, Apakah Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang menjadi perhatian tenaga kesehatan maupun masyarakat?
‎Apa hasilnya?
‎Apa rekomendasinya?
‎Dan langkah apa yang akan dilakukan pemerintah daerah ke depan?
‎
‎Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan ruang spekulasi yang justru dapat merugikan semua pihak.
‎Sebab apabila prestasi yang diraih memang telah melalui proses penilaian yang objektif dan terukur, maka apresiasi yang diberikan tentu akan diterima masyarakat dengan penuh penghormatan.
‎
‎Sebaliknya, apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penyelesaian, maka masyarakat juga berhak mengetahui proses dan langkah penyelesaiannya secara transparan.‎Pada akhirnya, masyarakat Sendana dan Kabupaten Majene tidak sedang mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam polemik ini.
‎
‎Masyarakat hanya ingin memastikan satu hal, ahwa pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, hak tenaga kesehatan terpenuhi, tata kelola keuangan dilakukan secara transparan, dan setiap persoalan yang sempat menjadi perhatian publik diselesaikan secara terbuka, profesional, dan akuntabel.
‎
‎Karena kepercayaan publik tidak lahir dari pujian semata, melainkan dari keterbukaan informasi, keberanian melakukan evaluasi, dan kesediaan menjawab setiap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.***
‎
‎©️EPN

#RilisOpini

PEMBERITAAN TANPA BATAS

  • KETUM GRH M. ISHADUL ISLAMI AKBAR, S.H.: DESAK KAPOLDA SULSEL BONGKAR MAFIA SOLAR, KELANGKAAN BBM ADALAH KEJAHATAN EKONOMI

    Makassar – Ketua Umum Gerakan Revolusi Hukum (GRH), M. Ishadul Islami Akbar, S.H. angkat bicara keras terkait kelangkaan BBM Solar Subsidi yang berujung pada kemacetan lalu lintas parah di hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sabtu, (12/9/2026) Menurutnya, apa yang terjadi hari ini di Kota Makassar, Maros, Takalar, Parepare hingga jalur trans Sulawesi bukan sekedar antrean…

  • Hari Libur Tak Berarti Tutup, Disdukcapil Majene Tetap Buka Pelayanan di Hari Minggu

    11 September 2026- Tekan Antrean dan Permudah Warga, Disdukcapil Majene Gencarkan Pelayanan Jemput BolaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Majene terus melakukan berbagai terobosan untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai keluhan masyarakat yang selama ini harus datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan. Antrean panjang…

  • BBM Langka, Nelayan Malunda Enggan Melaut, Harga Ikan Tembus Rp55 Ribu per Kilogram

    MAJENE, — Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk para nelayan di Kecamatan Malunda. Selasa (8/9/2026) Kondisi tersebut salah satunya dirasakan nelayan di dusun Toppo, Desa Lombong, Kecamatan Malunda. Sejumlah nelayan mengaku memilih mengurangi aktivitas melaut karena sulit mendapatkan BBM dengan harga terjangkau.…

  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…


  • Sekda Majene Buka Suara soal Dugaan Aliran Dana Rp540 Juta Revitalisasi Sekolah, Tegaskan Tak Terlibat

    Sekda Majene Buka Suara soal Dugaan Aliran Dana Rp540 Juta Revitalisasi Sekolah, Tegaskan Tak Terlibat

    MAJENE — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Majene, H. Ardiansyah, S.STP., memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan aliran dana sebesar Rp540 juta yang dikaitkan dengan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Dalam pemberitaan Teluk Mandar yang terbit pada 24 Oktober 2026, Ardiansyah membantah keterlibatan dirinya bersama Bupati Majene dalam dugaan aliran dana tersebut. Klarifikasi itu…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *