Di Tengah Polemik yang Belum Tuntas, Apresiasi Puskesmas Sendana I Tuai Tanda Tanya‎



‎MAJENE, 7 Juni 2026 — Pemberian apresiasi terhadap prestasi pelayanan Puskesmas Sendana I oleh Bupati Majene tentu merupakan hak dan kewenangan pemerintah daerah. Prestasi yang diraih sebuah institusi pelayanan publik memang layak mendapat penghargaan sebagai bentuk motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Namun di sisi lain, publik juga belum melupakan berbagai polemik yang dalam beberapa waktu terakhir mencuat dan menjadi perhatian masyarakat terkait Puskesmas Sendana I.
‎
‎Mulai dari keluhan keterlambatan pencairan dana kapitasi dan non kapitasi yang disampaikan sejumlah dokter dan tenaga kesehatan kepada Bupati Majene, munculnya surat pernyataan tidak percaya terhadap kepemimpinan kepala puskesmas, hingga dugaan intimidasi terhadap tenaga kesehatan yang ikut menyuarakan aspirasi mereka.
‎
‎Berbagai persoalan tersebut telah menjadi konsumsi publik dan mendapat perhatian dari berbagai pihak.
‎
‎Tak hanya itu, sejumlah persoalan terkait pelayanan dan manajemen Puskesmas Sendana I juga sempat menjadi pembahasan dalam forum DPRD Majene. Berbagai masukan dan kritik yang muncul kala itu menunjukkan adanya harapan besar agar pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas terus dibenahi dan ditingkatkan.
‎
‎Di tengah kondisi tersebut, muncul pertanyaan yang wajar dari masyarakat.
‎Apakah seluruh persoalan yang sempat menjadi sorotan publik telah selesai?
‎Jika telah diselesaikan, tentu masyarakat berhak mengetahui hasil evaluasi, langkah penyelesaian, serta kebijakan yang telah ditempuh oleh pihak terkait.
‎
‎Sebaliknya, apabila masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan, maka evaluasi yang menyeluruh menjadi penting agar apresiasi yang diberikan benar-benar didasarkan pada kondisi yang utuh, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
‎
‎Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, apresiasi dan evaluasi seharusnya berjalan beriringan. Prestasi yang diraih tidak boleh diabaikan.
‎
‎Namun kritik, masukan, dan keluhan yang muncul juga tidak boleh dipinggirkan.
‎Karena tujuan akhirnya bukan untuk mempertahankan citra seseorang ataupun menjatuhkan pihak tertentu, melainkan memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan maksimal, profesional, dan transparan.
‎
‎Publik saat ini tidak membutuhkan polemik yang berkepanjangan. Publik membutuhkan kejelasan. Apakah Dinas Kesehatan telah melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang sempat mencuat?, Apakah Inspektorat telah melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang menjadi perhatian tenaga kesehatan maupun masyarakat?
‎Apa hasilnya?
‎Apa rekomendasinya?
‎Dan langkah apa yang akan dilakukan pemerintah daerah ke depan?
‎
‎Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan ruang spekulasi yang justru dapat merugikan semua pihak.
‎Sebab apabila prestasi yang diraih memang telah melalui proses penilaian yang objektif dan terukur, maka apresiasi yang diberikan tentu akan diterima masyarakat dengan penuh penghormatan.
‎
‎Sebaliknya, apabila masih terdapat persoalan yang memerlukan penyelesaian, maka masyarakat juga berhak mengetahui proses dan langkah penyelesaiannya secara transparan.‎Pada akhirnya, masyarakat Sendana dan Kabupaten Majene tidak sedang mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah dalam polemik ini.
‎
‎Masyarakat hanya ingin memastikan satu hal, ahwa pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, hak tenaga kesehatan terpenuhi, tata kelola keuangan dilakukan secara transparan, dan setiap persoalan yang sempat menjadi perhatian publik diselesaikan secara terbuka, profesional, dan akuntabel.
‎
‎Karena kepercayaan publik tidak lahir dari pujian semata, melainkan dari keterbukaan informasi, keberanian melakukan evaluasi, dan kesediaan menjawab setiap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.***
‎
‎©️EPN

#RilisOpini

PEMBERITAAN TANPA BATAS

  • ‎Keteladanan Ketua BPD Desa Lombang, Mundur Terhormat, Kembalikan Seluruh Aset Desa

    Kiprah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lombang, Arman, patut menjadi contoh bagi para penyelenggara pemerintahan desa di berbagai wilayah. Selama menjabat, Arman dikenal sebagai sosok yang aktif dan tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan, bahkan terlibat langsung dalam mengawal dan membuka dugaan kasus korupsi di desanya hingga menjadi terang. ‎Catatan pengawasannya yang impresif tidak hanya…

  • ‎Viral Motor BGN untuk Program MBG, Harga Tembus Puluhan Juta per Unit. Fakta vs Persepsi Publik

    EPN — Jagat media sosial kembali diguncang oleh beredarnya video yang memperlihatkan ratusan hingga ribuan sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN). Motor-motor tersebut disebut-sebut akan digunakan dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun justru memicu gelombang spekulasi di tengah masyarakat.Sorotan utama publik bukan hanya pada jumlah, tetapi juga nilai anggaran yang melekat pada…

  • Dari 52 ke 47 SPPG Ditutup. Alarm Keras bagi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

    Kebijakan tegas kembali diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulawesi Barat. Melalui surat resmi tertanggal 6 April 2026, BGN menetapkan penghentian operasional sementara terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar kelayakan. ‎Langkah ini diambil setelah ditemukan bahwa beberapa SPPG belum mengantongi Sertifikat…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *