Merasa Tak Dapat Penjelasan, Keluarga Ahmad Nafis Minta Sekolah Datang Klarifikasi Langsung dan Dinas Terkait Turun Menelusuri Persoalan Ini,

Persoalan yang dialami Ahmad Nafis, siswa SD Negeri 11 Karema, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene, terus menjadi perhatian keluarga besarnya. Setelah pengumuman kelulusan dan penamatan sekolah, keluarga mengaku masih mempertanyakan alasan sehingga Nafis yang selama ini dikenal sebagai siswa berprestasi tidak memperoleh peringkat seperti yang mereka harapkan.
‎
‎Saat ditemui di kediamannya, keluarga Ahmad Nafis yang dihadiri puluhan kerabat menyampaikan harapan agar pihak sekolah bersedia datang langsung menemui keluarga untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi secara terbuka terkait mekanisme penentuan peringkat siswa.
‎
‎Menurut keluarga, kekecewaan yang dialami Nafis bukan hanya terkait hasil yang diumumkan, tetapi juga karena mereka mengaku tidak pernah menerima informasi sebelumnya mengenai perubahan posisi peringkat yang dialami anak tersebut.
‎
‎”Kami hanya ingin penjelasan yang jelas. Kalau memang ada alasan dan dasar penilaiannya, silakan disampaikan secara terbuka agar persoalan ini tidak menjadi tanda tanya,” ungkap salah seorang anggota keluarga.
‎
‎Keluarga juga mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti acara penamatan massal yang dirangkaikan dengan pawai budaya Sayyang Pattuqduq. Berbagai kebutuhan, mulai dari konsumsi keluarga, perlengkapan acara hingga biaya penyewaan kuda disebut telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya.
‎
‎Namun menurut pengakuan keluarga, suasana berubah saat pengumuman peringkat dilakukan. Mereka mengaku terkejut ketika nama Ahmad Nafis tidak masuk dalam deretan siswa yang memperoleh peringkat sebagaimana yang mereka perkirakan berdasarkan prestasi akademiknya selama ini.Mirisnya Ahmad Nafis justru berada pada posisi belakangan


‎Kondisi tersebut disebut membuat Ahmad Nafis merasa kecewa dan malu sehingga memutuskan untuk tidak mengikuti pawai Sayyang Pattuqduq maupun rangkaian penamatan yang berlangsung meriah dan turut dihadiri oleh Bupati Majene.
‎
‎Atas kejadian tersebut Ahmad Nafis mendafatara disekolah lain untuk mengikuti pawai kuda yg akan berlangsung 20 Juni di poniang, keluarga meminta instansi terkait untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka sampaikan.
‎
‎Mereka berharap adanya penelusuran dan klarifikasi agar seluruh proses penilaian siswa dapat dipahami secara terbuka dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
‎
‎Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak SD Negeri 11 Karema terus dilakukan. Saat didatangi langsung di lingkungan sekolah, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan yang disampaikan keluarga Ahmad Nafis.
‎
‎Media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak sekolah maupun instansi terkait untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan resmi guna menjaga keberimbangan informasi yang disampaikan kepada publik.***

Rabu, 17 juni (2026).

©️EPN
‎

  • Remaja di Malunda Ditahan Usai Insiden Pengeroyokan dan Pembakaran Motor, Berawal dari Candaan Sahur-Sahur

    Majene-Sebuah insiden yang berawal dari candaan saat kegiatan membangunkan sahur berujung pada dugaan pengeroyokan dan pembakaran Dua sepeda motor di wilayah Dusun Lombong Induk, Desa Lombong, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene. Informasi yang dihimpun dari warga setempat dan pihak keluarga menyebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Rabu dini hari, 11 Maret 2026, saat sekelompok remaja dari…

  • Legalitas Lahan KOPDES Sulai Dipersoalkan, DPRD Majene Siap Turun Tangan

    MAJENE – Persoalan legalitas lahan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, mulai mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Majene. Komisi I DPRD menyatakan siap menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sulai terkait penggunaan lahan yang dinilai belum memiliki kepastian administrasi. Selasa,(10/3/2026) Melalui sambungan telepon, anggota Komisi I DPRD…

  • Honorer Kantor Camat Malunda Keluhkan Gaji 2025 Belum Cair, Sudah Lebih dari Enam Bulan

    Sejumlah pegawai honorer di Kantor Camat Malunda mengeluhkan belum cairnya insentif atau gaji mereka untuk tahun 2025. Hingga kini, memasuki tahun 2026 dan telah melewati lebih dari enam bulan, pembayaran tersebut belum juga diterima. Senin,(9/3/2026) Salah satu pegawai honorer yang enggan disebutkan namanya menyampaikan harapannya agar persoalan ini mendapat perhatian dari pihak terkait. “Kami mempertanyakan…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *