Merasa Tak Dapat Penjelasan, Keluarga Ahmad Nafis Minta Sekolah Datang Klarifikasi Langsung dan Dinas Terkait Turun Menelusuri Persoalan Ini,

Persoalan yang dialami Ahmad Nafis, siswa SD Negeri 11 Karema, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene, terus menjadi perhatian keluarga besarnya. Setelah pengumuman kelulusan dan penamatan sekolah, keluarga mengaku masih mempertanyakan alasan sehingga Nafis yang selama ini dikenal sebagai siswa berprestasi tidak memperoleh peringkat seperti yang mereka harapkan.
‎
‎Saat ditemui di kediamannya, keluarga Ahmad Nafis yang dihadiri puluhan kerabat menyampaikan harapan agar pihak sekolah bersedia datang langsung menemui keluarga untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi secara terbuka terkait mekanisme penentuan peringkat siswa.
‎
‎Menurut keluarga, kekecewaan yang dialami Nafis bukan hanya terkait hasil yang diumumkan, tetapi juga karena mereka mengaku tidak pernah menerima informasi sebelumnya mengenai perubahan posisi peringkat yang dialami anak tersebut.
‎
‎”Kami hanya ingin penjelasan yang jelas. Kalau memang ada alasan dan dasar penilaiannya, silakan disampaikan secara terbuka agar persoalan ini tidak menjadi tanda tanya,” ungkap salah seorang anggota keluarga.
‎
‎Keluarga juga mengaku telah melakukan berbagai persiapan untuk mengikuti acara penamatan massal yang dirangkaikan dengan pawai budaya Sayyang Pattuqduq. Berbagai kebutuhan, mulai dari konsumsi keluarga, perlengkapan acara hingga biaya penyewaan kuda disebut telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya.
‎
‎Namun menurut pengakuan keluarga, suasana berubah saat pengumuman peringkat dilakukan. Mereka mengaku terkejut ketika nama Ahmad Nafis tidak masuk dalam deretan siswa yang memperoleh peringkat sebagaimana yang mereka perkirakan berdasarkan prestasi akademiknya selama ini.Mirisnya Ahmad Nafis justru berada pada posisi belakangan


‎Kondisi tersebut disebut membuat Ahmad Nafis merasa kecewa dan malu sehingga memutuskan untuk tidak mengikuti pawai Sayyang Pattuqduq maupun rangkaian penamatan yang berlangsung meriah dan turut dihadiri oleh Bupati Majene.
‎
‎Atas kejadian tersebut Ahmad Nafis mendafatara disekolah lain untuk mengikuti pawai kuda yg akan berlangsung 20 Juni di poniang, keluarga meminta instansi terkait untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang mereka sampaikan.
‎
‎Mereka berharap adanya penelusuran dan klarifikasi agar seluruh proses penilaian siswa dapat dipahami secara terbuka dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
‎
‎Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak SD Negeri 11 Karema terus dilakukan. Saat didatangi langsung di lingkungan sekolah, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan yang disampaikan keluarga Ahmad Nafis.
‎
‎Media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak sekolah maupun instansi terkait untuk memberikan hak jawab, klarifikasi, dan penjelasan resmi guna menjaga keberimbangan informasi yang disampaikan kepada publik.***

Rabu, 17 juni (2026).

©️EPN
‎

  • Anggota Polisi, Polsek Malunda Pantau Jagung di Desa Bambangan

    Pastikan Tanaman Jagung Tumbuh Optimal, Bhabinkamtibmas Polsek Malunda Pantau Jagung Usia 30 Hari di Desa Bambangan Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Bhabinkamtibmas Polsek Malunda Polres Majene, AIPDA Ansar Dg. Tinggi, melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan tanaman jagung milik warga di Dusun Bambangan, Desa Bambangan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, Jumat (13/3/2026). Kegiatan pemantauan tersebut…

  • Program Presiden KOPDES di Desa Sulai Terancam Masalah Hukum. Administrasi Aset Pemda Belum Tuntas, DPRD Dan Pemerintah Didesak Segera Turun Tangan.

    Majene, (Jumat 13 Maret 2026)–Polemik seputar pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, semakin mencuat. Meskipun pembangunan telah dimulai, proses administrasi terkait pemanfaatan aset Pemda untuk proyek tersebut masih terbengkalai. Pemerintah Kabupaten Majene (Pemda) sebelumnya memperlihatkan surat keterangan yang hanya menjelaskan status tanah…

  • Pelayanan Perekaman KTP-EL di Majene Kembali Dibuka, Disdukcapil Sudah Surati Camat

    Majene — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Majene memastikan bahwa pelayanan perekaman KTP Elektronik (KTP-EL) kembali mulai dilakukan Jumat, 13 Maret 2026, setelah server pelayanan dinyatakan telah kembali normal melalui pengadaan server baru. Foto: A . Devianti Arna, SH Devianti, Kepala Disdukcapil Kabupaten Majene menyampaikan bahwa mulai besok masyarakat sudah dapat kembali melakukan…

  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *