Kantor UPTD Dinas Pendidikan Malunda Tanpa Penerangan, Warga Khawatir Aksi Pencurian‎

Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda Kembali Disorot, Gelap Gulita Saat Malam Hari, antor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda kembali menjadi sorotan warga karena kondisi lingkungan kantor yang gelap gulita setiap malam. Rabu, (29/juli/2026)
‎
‎Menurut keterangan sejumlah warga, kondisi tersebut bukan baru terjadi, melainkan sudah berlangsung cukup lama. Hingga kini, tidak terlihat adanya lampu penerangan yang berfungsi di area kantor, sehingga suasana di sekitar bangunan menjadi sangat gelap.
‎
‎Saat pengambilan gambar dilakukan, kondisi kantor masih tampak samar karena bertepatan dengan malam bulan purnama. Cahaya yang terlihat sebagian besar berasal dari sinar bulan serta pantulan lampu dari bangunan di sekitarnya.
‎
‎”Kalau bukan karena bulan purnama, mungkin kantor itu benar-benar gelap gulita,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
‎
‎Warga mengaku khawatir minimnya penerangan dapat membuka peluang terjadinya tindak kriminal, seperti pencurian aset maupun peralatan kantor.
‎
‎Penyebab padamnya penerangan di kantor tersebut Warga menduga kemungkinan terjadi gangguan pada instalasi listrik atau persoalan lain, namun hal itu masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan.
‎
‎
‎Setelah didatangi di kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda, yang saat itu sedang melakukan kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih, kepala UPTD tak berada di tempat, salah seorang pegawai memberikan penjelasan terkait kondisi penerangan di kantor tersebut. Menurutnya, lampu penerangan (bohlam) di halaman kantor mengalami kerusakan dan dalam waktu dekat akan diganti.

‎ “Insya Allah malam ini sudah menyala,” ujar salah seorang pegawai UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda**

BERITA TANPA BATAS

  • GMMPH kecam dugaan pembebanan biaya listrik kepada orang tua siswa SDN Mangkura 1, desak kepala sekolah dievaluasi

    MAKASSAR — Gerakan Mahasiswa Masyarakat Pemerhati Hukum (GMMPH) mengecam rencana pembebanan biaya pemasangan kWh meter dan iuran listrik kepada orang tua siswa SDN Mangkura 1, Kota Makassar. GMMPH mendesak Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan mengevaluasi kepala sekolah apabila ditemukan pelanggaran. Ketua GMMPH, Ishadul, S.H., menegaskan bahwa persoalan teknis kelistrikan sekolah negeri harus diselesaikan melalui…

  • Dari Jalanan untuk Konstitusi, Ketum GRH Sulsel Tantang Prabowo-Gibran: 21 Inpres Dinilai Rampas Kewenangan DPR

    MAKASSAR – Ketua Umum DPD Gerakan Revolusi Hukum (GRH) Sulawesi Selatan, M. Ishadul Islami Akbar, S.H., melontarkan kritik terhadap penggunaan 21 Instruksi Presiden (Inpres) pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai, penggunaan instrumen tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional apabila memasuki ranah legislasi dan penganggaran yang menjadi kewenangan lembaga negara lain. Mengusung semangat “Dari Jalanan untuk Konstitusi”,…

  • ‎UANG MAINAN BERNILAI Rp203,8 JUTA DIDUGA DIGUNAKAN DALAM MODUS PENIPUAN PENGGANDAAN UANG DI MAMUJU

    MAMUJU — Modus penipuan berkedok ritual penggandaan uang kembali menjadi perhatian publik. Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, polisi mengungkap dugaan penipuan yang melibatkan uang mainan dengan nilai nominal mencapai Rp203,8 juta dan menyebabkan korban mengalami kerugian hingga Rp80 juta. Kasus ini menyeret seorang pria berinisial RM (50), yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim…

  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…


  • NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    NCW Desak Kejari Majene Awasi Proyek Revitalisasi Sekolah 2026, Dugaan Intervensi Diminta Diklarifikasi

    MAJENE, — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nusantara Corruption Watch (NCW), Muh. Falar Anwar, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene agar proaktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2026. Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diterima EPN Media. Dalam pernyataannya, Muh. Falar menyoroti adanya isu dugaan intervensi dan…


  • Pos tanpa judul 1253

    Pemda dan Tim Hukum Cermati Pemberitaan Setoran Rp540 Juta Anggaran Revitalisasi Sekolah Disorot MAJENE — Dugaan setoran Rp540 juta yang dikaitkan dengan anggaran revitalisasi sekolah di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, terus menjadi sorotan. Persoalan ini turut menjadi perhatian setelah media Teluk Mandar memberitakan pernyataan Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersama tim hukum akan mencermati perkembangan pemberitaan…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *