Kantor UPTD Dinas Pendidikan Malunda Tanpa Penerangan, Warga Khawatir Aksi Pencurian‎

Kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda Kembali Disorot, Gelap Gulita Saat Malam Hari, antor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda kembali menjadi sorotan warga karena kondisi lingkungan kantor yang gelap gulita setiap malam. Rabu, (29/juli/2026)
‎
‎Menurut keterangan sejumlah warga, kondisi tersebut bukan baru terjadi, melainkan sudah berlangsung cukup lama. Hingga kini, tidak terlihat adanya lampu penerangan yang berfungsi di area kantor, sehingga suasana di sekitar bangunan menjadi sangat gelap.
‎
‎Saat pengambilan gambar dilakukan, kondisi kantor masih tampak samar karena bertepatan dengan malam bulan purnama. Cahaya yang terlihat sebagian besar berasal dari sinar bulan serta pantulan lampu dari bangunan di sekitarnya.
‎
‎”Kalau bukan karena bulan purnama, mungkin kantor itu benar-benar gelap gulita,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
‎
‎Warga mengaku khawatir minimnya penerangan dapat membuka peluang terjadinya tindak kriminal, seperti pencurian aset maupun peralatan kantor.
‎
‎Penyebab padamnya penerangan di kantor tersebut Warga menduga kemungkinan terjadi gangguan pada instalasi listrik atau persoalan lain, namun hal itu masih sebatas dugaan dan belum dapat dipastikan.
‎
‎
‎Setelah didatangi di kantor UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda, yang saat itu sedang melakukan kegiatan kerja bakti atau bersih-bersih, kepala UPTD tak berada di tempat, salah seorang pegawai memberikan penjelasan terkait kondisi penerangan di kantor tersebut. Menurutnya, lampu penerangan (bohlam) di halaman kantor mengalami kerusakan dan dalam waktu dekat akan diganti.

‎ “Insya Allah malam ini sudah menyala,” ujar salah seorang pegawai UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Malunda**

BERITA TANPA BATAS

  • IMM Sulbar Soroti THR PPPK di Majene. Hak ASN Tidak Boleh Terabaikan

    Majene- Polemik terkait belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Majene turut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Irwan Japaruddin, Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Barat. Dalam diskusi yang berlangsung di grup Media Center Kabupaten Majene,…

  • THR PPPK di Majene Dipastikan Belum Ada, Pemda Sebut Anggaran Hanya Cukup Gaji Enam Bulan

    Pemerintah Daerah Kabupaten Majene memastikan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk sementara belum dapat menerima Tunjangan Hari Raya (THR).tahun 2026. Hal tersebut terungkap dalam diskusi di grup Media Center Kabupaten Majene yang diikuti langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene, Kasman. Diskusi berlangsung cukup dinamis dengan berbagai pertanyaan dari anggota…

  • Wakil Ketua DPRD Majene Janji Tindak Lanjuti Polemik Lahan Pembangunan KOPDES Sulai yang Tak Libatkan Pemerintah Desa

    Majene — Polemik pembangunan Koperasi Desa (KOPDES) di Desa Sulai, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, yang disebut-sebut tidak melibatkan pemerintah desa dalam proses pengadministrasian lahan, akhirnya sampai ke telinga pimpinan DPRD Majene. Hal itu mencuat dalam momen buka puasa bersama yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Majene Junaedi Nuhun, pihak Polsek, Camat Malunda, serta sejumlah konten kreator…

  • Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Berteduh Saat Hujan, Perempuan di Tapalang Diduga Jadi Korban Perampasan Tas Berisi Uang Rp7 Juta

    Aksi perampasan kembali meresahkan warga. Kali ini, seorang perempuan yang akrab disapa Mama I’mang diduga menjadi korban perampasan tas di Karanamu, Kelurahan Kasambang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 15.30 WITA, saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut, Kamis (29/10/2026). Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dua pria awalnya berteduh di salah…


  • DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Majene Bantah 3.000 PPPK Paruh Waktu Tak Dapat Gaji.Begini Penjelasannya

    DPRD Komisi II DPRD Kabupaten Majene, Napirman, membantah informasi yang menyebut sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Majene tidak terakomodasi dalam penggajian. Rabu 28/10/2026 Saat di konfirmasi Menurut Napirman, dari total 5.749 PPPK yang terdaftar dalam database, sekitar 2.000 lebih telah dimasukkan dalam pembahasan anggaran perubahan. Sementara itu, sekitar…


  • ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    ‎‎BBM Kembali Stabil, Pemerintah Kabupaten Majene Patut Diapresiasi: Antrean Panjang Berangsur Hilang

    MAJENE — Setelah berbulan-bulan diwarnai kelangkaan BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU, kondisi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, kini mulai kembali normal. Kondisi ini patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam upaya mengatasi persoalan yang sempat meresahkan masyarakat. ‎Pada September hingga Oktober 2026, antrean kendaraan mengular hingga ratusan meter…



Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *